Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
Dalam hitungan Fadli, utang pemerintah bisa mencapai Rp 6.157 triliun pada akhir 2020 atau mencapai rasio 36% hingga 38% terhadap PDB dengan asumsi PDB Indonesia akhir tahun nanti sebesar Rp 16.300 triliun.
"Jadi, peningkatan jumlah utang sama sekali bukanlah prestasi. Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman, krn masih di bawah 60 persen,” lanjut Fadli.
Pasalnya, Fadli mempermasalahkan soal batas aman rasio utang 60% dalam UU Keuangan Negara yang menurutnya tak lagi sahih dijadikan patokan.
Mengutip ekonom Rizal Ramli, Fadli mengatakan bahwa rasio utang yang tepat saat ini untuk Indonesia adalah 22% PDB yang diperoleh dari rumus dua kali rasio pajak negara-negara anggota OECD.
"Karena rasio pajak negara-negara OECD rata-rata 30 persen, maka ditetapkanlah rasio utang yg aman tadi sebesar 60 persen. Kalau kita mengacu pada rasio pajak selama pemerintahan Presiden @jokowi, yg dalam lima tahun terakhir hanya limit 11 persen, maka batas aman utang kita seharusnya adalah 22 persen PDB,” tandas dia.
Dengan posisi utang pemerintah sebesar Rp 4.948,2 triliun atau setara 30,82% PDB per akhir Februari lalu, Fadli menuding pemerintah telah melanggar batas aman rasio utang.
Ia juga mengatakan bahwa sepanjang lima tahun terakhir, pemerintah tak hati-hati dalam mengelola keuangan negara sehingga terjerumus pada jurang defisit.
“Saya khawatir, krisis kesehatan akibat Corona ini akan dijadikan dalih oleh Pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara, jadi bukan untuk mengatasi krisis yg sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Ini baru satu kekhawatiran,” ungkap Fadli.
Yustinus Prastowo yang baru saja resmi menjabat Stafsus Menkeu pun menanggapi utas Fadli tersebut dengan argumennya.
