Empat aturan turunan Tax Amnesty terbit hari ini

Kamis, 14 Juli 2016 / 13:20 WIB

Reporter: Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah akan segera merilis empat aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasetiadi, empat aturan turunan yang rencananya dirilis Kamis (14/7) tersebut berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Keempat PMK itu akan mengatur hal terkait pelaksanaan teknis UU Pengampunan Pajak. Pertama, PMK tentang tata cara pelaksanaan pengampunan pajak. Kedua, PMK terkait penunjukan bank persepsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan repatriasi aset.

Seperti diketahui, salah satu tujuan UU Pengampunan Pajak adalah mendorong repatriasi aset yang selama ini disimpan di luar negeri dan tidak pernah dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. "Di PMK akan disebutkan nama-nama bank-nya," kata Ken, Rabu (13/7).

Ketiga, PMK yang mengatur tentang tata cara investasi dana hasil repatriasi aset. Nantinya semua aset yang dialihkan ke dalam negeri alias repatriasi akan disimpan di berbagai instrumen investasi.

PMK ketiga ini akan mengatur mengenai pelaksanaan penempatan dana-dana tersebut, di antaranya melalui bank persepsi yang telah ditunjuk. Bank persepsi nanti akan menyalurkan dana masuk ke dalam macam-macam keranjang investasi, termasuk proyek infrastruktur, dan Surat Berharga Negara.

Keempat, PMK yang akan mengatur tentang pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini ada kaitannya dengan pelaksanaan teknis UU Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh sejumlah Kantor Pajak di daerah dan luar negeri.

Keempat PMK ditargetkan bisa dikeluarkan pada Kamis (14/7) ini. Ken mengaku, sudah menandatangani draf PMK tersebut dan sudah diserahkan kembali ke Menteri Keuangan untuk difinalkan. PMK terbit menyusul ditandatanganinya UU Pengampunan Pajak oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.

Selain menyelesaikan payung hukum dan aturan teknis, pemerintah juga sudah menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk melakukan sosialisasi tentang kebijakan ini.

Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kemkeu Luky Alfirman bilang, para konsultan pajak memiliki pengetahuan yang dapat menjembatani pemerintah dan masyarakat. "Konsultan pajak bisa menyampaikan ke klien maupun ke masyarakat tentang tax amnesty. Jadi tersampaikan baik, tidak salah pengertian," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News