Reporter: Nindita Nisditia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angka kemiskinan masih tinggi dibanding pra-pandemi. Ekonom memperkirakan target kemiskinan sulit tercapai dalam kurun waktu satu tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, atau 9,36% dari total penduduk.
Angka itu masih lebih tinggi dibandingkan saat pra-pandemi. Pada saat itu, jumlah penduduk miskin sebesar 24,78 juta orang, atau 9,22% dari total penduduk.
Padahal, pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa terus ditekan ke kisaran 6,5% hingga 7,5% dari total penduduk pada tahun 2024.
Baca Juga: Jumlah Penduduk Miskin Turun
Direktur Eksekutif Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut, angka yang ditargetkan pemerintah tersebut sulit tercapai.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang harus pemerintah benahi sebagai daya dan upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Persoalan yang perlu dihadapi seperti isu lapangan pekerjaan, efektivitas program pengentasan kemiskinan, tindakan afirmatif, dan kemiskinan kronis.
"Lapangan kerja kita dengan pertumbuhan ekonomi yang sekarang sekitar 5%, itu hanya mampu menciptakan lapangan pekerja kita sekitar 1 juta sampai 1,5 juta, which is bagi orang miskin itu banyak yang tidak ter-cover, sehingga lapangan kerja terbatas," kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Senin (17/7).
Baca Juga: Ekonom Kritik Pemerintah Akibat Angka Ketimpangan Makin Lebar
Menurut dia, langkah dalam mengentaskan kemiskinan yang efektif justru dapat dicapai dengan program-program berkelanjutan dan perbaikan program-program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, tingkat inflasi juga harus dijaga, terutama pada komoditas bahan pangan. Aksi afirmatif bagi masyarakat miskin yang memiliki akses pendidikan dan kesehatan juga sebaiknya diberikan peluang dan diberdayakan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
Dia menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan reformasi agraria, terutama di wilayah pedesaan, dalam upaya melibatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan dan terlibat di segala macam kebijakan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News