Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada 2024. Namun, hal itu tampaknya menjadi pekerjaan rumah yang berat.
Berdasarkan data yang dipapakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebenarnya masih ada kemungkinan untuk mencapai miskin ekstrem 0% pada 2024.
"Namun, perlu mengentaskan maksimum 5,6 juta orang pada 2024," demikian paparan tertulis Bappenas saat raker bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (5/4).
Terkait hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan data penurunan kemiskinan terlihat melambat menjadi salah satu penyebab target 2024 rasanya membutuhkan upaya yang sangat besar untuk tercapai.
Baca Juga: Bank Dunia Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Sekitar 4,9%
Tercatat tren penurunan kemiskinan cenderung melambat sejak September 2021 mencapai 9,71% dan pada September 2022 sebesar 9,57%.
Suharso menjelaskan ada dua cara yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan, yakni dengan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) US$ 1,9 dan US$ 2,15.
"Jadi, kalau pakai US$ 2,15 itu target kemiskinan ekstrem yang sekarang 3,2 juta orang dan cenderung hanya bisa menurunkan 2,5 juta orang pada 2024. Namun, kalau memakai perhitungan US$ 1,9 kemiskinan bisa ditekan menjadi 1,2 juta orang pada 2024," kata Suharso.
Suharso menyampaikan tantangan yang cukup berat itu harus dicapai dengan perbaikan data secara total dan integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif. Adapun salah satu upayanya, yakni dengan menerapkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Dia menerangkan proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial memiliki target 96% pada 2024, sedangkan pada 2022 terwujud 91,77%.
Suharso juga mengatakan proporsi penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial dari pemerintah mencapai 66,88 pada 2022 dengan target 80% pada 2024. Selain itu, persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif sebesar 40,07% dengan target 40% pada 2024.
Sementara itu, Suharso menyebut upaya perlindungan sosial ternyata juga memiliki hambatan, yaitu kapasitas pemerintah dan akurasi data terbilang belum efektif, proporsi peserta nonaktif pada JKN masih besar, peserta jaminan sosial ketenagakerjaan masih terbatas, serta lingkungan dan kesempatan berusaha dan bekerja belum inklusif.
Baca Juga: Bappenas Sebut Capaian Sasaran Makro Pembangunan Paruh Waktu RPJMN Meningkat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
