Ekonom Kritik Pemerintah Akibat Angka Ketimpangan Makin Lebar

Reporter: Nindita Nisditia | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia atau gini ratio makin lebar. Ekonom pun memberikan kritik kepada pemerintah.

Direktur Eksekutif Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, faktor endowment atau faktor modal dasar menjadi pemicu tumbuhnya ketimpangan. Akibatnya, masyarakat menengah ke atas lebih cepat mendapat manfaat ekonomi yang lebih baik di tingkat masyarakat miskin.

"Kayak dia memiliki modal katakanlah sekian juta, itu kan bisa diinvestasikan. Tapi masyarakat miskin habis untuk konsumsi, buat makan sehari-hari susah, tapi menengah-atas kan punya tabungan, dia bisa berinvestasi dan sebagainya," kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Senin (17/7).

Tauhid mengatakan, pemerintah perlu membantu masyarakat miskin mempertahankan level kehidupan mereka dengan harga yang relatif terjangkau, bahan sosial memadai, dan kemudahan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Jumlah Penduduk Miskin Turun

Selain itu, aksi afirmatif dari pemerintah juga diperlukan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, modal usaha, atau akses kapasitas, terutama di sektor industri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Perbedaan pelayanan pemerintah Indonesia kepada masyarakat miskin dibandingkan dengan negara-negara maju baginya juga layak untuk dikritisi.

"Di negara-negara maju, untuk mengurangi ketimpangan, biasanya orang miskin itu dipelihara negara, jadi semua penduduk orang miskin itu ditanggung sampai batas minimal. Misalnya di China, enggak ada lagi orang miskin, atau sedikit, karena semua ditanggung mereka biaya hidupnya," kata Tauhid.

Sedangkan bagi kelompok menengah atas, ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk mempersempit ketimpangan pendapatan menurut Tauhid.

Baca Juga: Modal Penting Keluar dari Middle Income Trap

Masyarakat menengah ke atas dapat melakukan penguatan penerapan manfaat ekonomi kepada masyarakat miskin, baik melalui proses privat, membuka lapangan pekerjaan, maupun berkontribusi dalam dukungan pendanaan dengan bunga rendah.

Selain itu, pemerintah dapat memberlakukan pajak progresif bagi kelompok menengah ke atas. Semakin kaya suatu masyarakat, maka pajak yang harus dibayarkan semakin besar pula untuk menciptakan kondisi yang setara.

Dia juga menyoroti tingkat kesejahteraan antar profesi di Indonesia yang berbeda jauh. Menurutnya, pemerintah perlu untuk melakukan reformasi pendapatan, agar profesi seperti petani dapat memperoleh tingkat kesejahteraan yang layak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News