Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kurangnya dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam percepatan investasi dinilai sebagai langkah yang kurang tepat, meskipun saat ini pemerintah tengah fokus pada program prioritas seperti Makan Siang Bergizi (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih di tingkat desa.
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara pembelanjaan anggaran untuk program sosial dan percepatan investasi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Baca Juga: Ada Danantara, Pemerintah Tak Lagi Biayai Percepatan Investasi Baru Pakai APBN
“Di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi yang penuh ketidakpastian, pendekatan konvensional seperti mengandalkan FDI dan investasi portofolio sudah tidak cukup menjanjikan,” ujar Achmad kepada Kontan.co.id, Kamis (24/4).
Ia juga menyoroti bahwa realisasi belanja APBN untuk investasi memang melambat pada kuartal I 2025, sesuai prediksi awal tahun. Alhasil, dampak jangka pendek dari program percepatan investasi pun terbatas.
Kehadiran Danantara, holding BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola proyek strategis dan mendorong investasi domestik, dinilai sebagai langkah inovatif dari sisi kelembagaan.
Namun, menurut Achmad, optimisme terhadap Danantara tetap perlu dibarengi dengan realisme.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, gap pembiayaan investasi sangat besar. Danantara tidak mungkin menutup kekurangan ini dalam waktu singkat,” tegasnya.
Ia mengibaratkan ekspektasi terhadap Danantara sebagai mimpi di siang bolong.
Baca Juga: Ada Perang Dagang, Pemerintah Waspadai Target Pertumbuhan Ekonomi di APBN 2025
Sebab, sebagai institusi baru, Danantara masih menghadapi tantangan seperti penguatan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan integrasi kebijakan.
Achmad menekankan bahwa APBN tetap harus menjadi instrumen utama negara dalam mengisi kekosongan pembiayaan proyek strategis yang belum cukup menarik bagi swasta.
“Danantara harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti APBN. Sinergi keduanya adalah kunci agar investasi benar-benar berdampak bagi transformasi struktural ekonomi nasional,” jelasnya.
Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya meningkatkan angka investasi, tetapi juga memastikan kualitasnya, termasuk dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok domestik, dan penguasaan teknologi.
Achmad juga menekankan pentingnya diplomasi ekonomi yang aktif dan penyederhanaan regulasi untuk memperbaiki persepsi investor dalam jangka pendek.
Baca Juga: Dividen BUMN Akan Mulai Disetor ke Danantara pada Akhir April 2025
Sementara dalam jangka menengah dan panjang, reformasi struktural fiskal, hukum, dan kelembagaan harus menjadi prioritas utama.
“Indonesia membutuhkan keseimbangan antara dukungan fiskal, inovasi kelembagaan seperti Danantara, dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan investasi nasional yang progresif,” pungkasnya.
Selanjutnya: Pemerintah Wajib Perhatikan Ini Agar Investor Migas Masuk RI
Menarik Dibaca: Intip Cara Mencegah si Kecil dari Gigitan Nyamuk Aedes Aegypti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
