/2013/05/15/792104630.jpg "DPR pertanyakan program BLSM")
Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Sejumlah anggota DPR RI Komisi XI mempertanyakan keberlangsungan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada pemerintah dalam pembahasan RAPBN-P 2013. DPR mempertanyakan nasib program tersebut apabila kenaikan BBM bersubsidi batal dilakukan pemerintah.
Sejumlah anggota DPR RI Komisi XI seperti Dolfie mempertanyakan keberlanjutan program BLSM, dan juga sejumlah program kompensasi lain seperti subsidi beras, program keluarga harapan dan bantuan siswa miskin. Masalahnya bisa saja Presiden SBY berubah pikiran disaat terakhir sementara segala macam kebijakan kompensasi kenaikan BBM sudah terlanjur disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. "Ini bisa menjadi persoalan besar,"kata Dolfie dalam Raker dengan Pemerintah di Gedung DPR, Senin, (27/5).
Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan posisi pemerintah tidak akan berubah. Posisi pemerintah tetap akan mengambil kebijakan menaikkan BBM bersubsidi. "Kita tidak bisa bersikap berandai-andai dalam memutuskan kebijakan penting,"kata Chatib.
Chatib menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan penghitungan cermat terkait dampak kenaikan BBM. Berdasarkan hitungan pemerintah, tingkat kemiskinan akan meningkat dari 10,5% menjadi 12,1%. Dengan kata lain ada peningkatan kemiskinan 1,6% atau sebesar 4 juta orang.
Penjelasan Chatib ditimpali oleh Menteri PPN/Kepala Bapenas Armida Alisyahbana. Menurut Armida, program BLSM untuk atasi kemiskinan akan ditujukan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin dan hampir miskin. Data tersebut, menurutnya, berasal dari data PPLS yang telah divalidasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
