Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
AKARTA. Keinginan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat BBM khususnya solar bersubsidi semakin langka di pasaran. Akibatnya, masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah semakin kesulitan menjalankan roda usaha mereka. Karena itu, DPR meminta agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar di pasaran.
“Pemerintah harus bertindak segera mengatasi kelangkaan ini dan tidak boleh membiarkan situasi berlarut-larut. Antrian solar di Provinsi Jatim dan beberapa daerah di Indonesia menunjukan bahwa ada mekanisme yang salah dalam distribusi solar selama ini.” ujar Rofi Munawar Anggota Komisi VII DPR dalam siaran persnya, Kamis (25/4).
Menurut Rofi kelangkaan solar bersubsidi ini semakin parah dan telah merambah jalur pantai utara Surabaya-Bali. Antrean truk dan bus menumpuk di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah di Sumatera Utara terancam tidak berporduksi akibat kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. "Jika kelangkaan dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan gejolak sosial dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," terangnya.
Saat ini, PT Pertamina Region V Jawa Timur mulai bulan ini mengurangi pasokan solar bersubsidi sebesar 5%. Sesuai penugasan pemerintah, kuota solar bersubsidi yang menjadi tanggung jawab Pertamina tahun ini lebih rendah 8,3% dibandingkan dengan realisasi penyaluran tahun lalu. Secara nasional, kuota solar bersubsidi tahun 2012 sebesar 15,56 juta KL, turun menjadi 14,28 juta KL tahun ini. Di wilayah Jatim, hingga saat ini jumlah SPBU yang dapat melayani pembelian BBM nonsubsidi sebanyak 669 unit untuk Pertamax/Plus dan 81 di antaranya juga menyediakan Pertamina DEX melalui pompa dispenser.
Rofi bilang kebijakan pemerintah melakukan pengendalian ini tidak memperhatikan kebutuhan dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Kelangkaan solar saat ini telah berdampak luas kepada sektor kehidupan lainnya, seperti para nelayan kesulitan mendapatkan pasokan solar untuk melaut, petani terkendala dalam melakukan penggilangan padi pasca panen, terhambatnya distribusi komoditas pokok dan timbulnya kemaceten yang membuat biaya logistik meningkat.
“Pemerintah dan BPH Migas harus secara serius menginventarisir dengan baik seluruh kelemahan distribusi yang terjadi, jika memang pasokan kurang maka harus mengambil langkah solusi segera. Begitupun jika terjadi penyimpangan maka harus segera ditindak dan diberikan sanksi yang tegas pelakunya, karena dalam kondisi seperti ini sangat rentan penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Rofi.
Legislator dari Jatim VII ini menjelaskan, kondisi kelangkaan ini sangat ironis dan sangat mengkhawatirkan mengingat di saat bersamaan Pemerintah berencana menaikan harga BBM bersubsidi bagi kendaraan jenis tertentu. Dari berbagai kasus pengendalian dan kenaikan, terlihat Pemerintah selalu tidak antisipatif dan senantisa bertindak reaktif dalam melakukan pengendalian saat wacana kenaikan BBM digulirkan.
“Masyarakat mengalami kepanikan secara massif, sedangkan operator lepas tanggung jawab atas dasar mentaati kuota.” keluh Rofi. Selama kurun waktu 2007 – 2012 dari hasil pengawasan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas telah menemukan pelanggaran dan mengamankan barang bukti penyelewengan sebesar Rp 409,80 miliar.br />
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
