Reporter: Arief Ardiansyah, Umar Idris, Noverius Laoli, Maria Elga Ratri | Editor: Imanuel Alexander
Jakarta. Lampu hijau itu akhirnya menyala juga. Setelah sekian lama hanya memberikan sinyal kuning kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), awal pekan lalu, pemerintah memutuskan kebijakan pengurangan subsidi untuk jenis premium dan solar.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, hasil rapat kabinet di Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu adalah keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mobil pribadi. Adapun harga premium dan solar untuk sepeda motor, angkutan umum, dan angkutan barang tetap Rp 4.500 per liter. “Pemilik mobil pribadi tetap bisa memakai BBM bersubsidi dengan harga lebih mahal,” kata Firmanzah. Namun, pria bersapaan akrab Fiz ini seakan berteka-teki soal besaran harga dan waktu pelaksanaan.
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Jero Wacik melanjutkan tebak-tebakan ini. Jero membenarkan ada dua harga (dual price) untuk BBM bersubsidi: Rp 4.500 dan Rp 6.500. “Dengan pola ini, subsidi bagi masyarakat mampu dikurangi dan masyarakat yang tidak mampu tetap mendapatkan subsidi penuh,” ujarnya.
Pemerintah yakin kebijakan ini bisa menekan laju konsumsi BBM bersubsidi tahun ini yang diperkirakan bakal mencapai 53 juta kiloliter (kl) dari target 46 juta kl. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga optimistis kebijakan itu bisa menghemat konsumsi BBM hingga 4,5 juta kl. “Konsumsi tetap akan naik jadi 48,5 juta kl, tapi itu pertumbuhan normal,” kilah Hatta.
Lagi-lagi, Jero menyisakan pertanyaan buat publik ihwal pelaksanaan kebijakan ini. Harap maklum bila pemerintah terkesan seperti “membocorkan” kebijakan mereka. Sumber KONTAN, seorang pejabat teras pemerintahan yang mengikuti rapat-rapat kenaikan harga BBM membisikkan tentang betapa alot proses ketok palu kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sedikit kilas balik, secara umum, pemerintah sudah sepakat untuk mengurangi subsidi BBM. Sebelumnya, pemerintah sudah meminta masukan dari Kementerian Keuangan dan Komite Ekonomi Nasional(KEN) untuk masalah ini. Dalam rapat di Cipanas, anggota kabinet sepakat untuk memakai konsep dari KEN tapi dengan besaran harga berbeda.
KEN mengusulkan harga premium dan solar untuk mobil pribadi mengikuti harga pasar, antara Rp 9.000–Rp 9.500 per liter. Dalam rapat koordinasi menteri di bidang ekonomi, pembahasan harga sudah mengerucut di level Rp 7.000 per liter. Tapi, “Tiba-tiba presiden menelepon dan meminta harganya menjadi Rp 6.500 per liter,” kata sang sumber tadi.
Salah satu pertimbangannya adalah kondisi ekonomi terkini yang sudah mengalami inflasi cukup tinggi. Infl asi secara tahunan pada Maret lalu tercatat 5,9%. Rencananya, pemerintah memberlakukan kebijakan ini 1 Mei nanti. “Ditunggu saja, nanti pada saatnya akan disampaikan resmi,” kata Fiz.
Banyak lubang
Teka-teki pemberlakuan kebijakan harga BBM bersubsidi ini muncul lantaran menanti kesiapan di lapangan. Dengan skema dua harga, ada pemisahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani tiap harga. Hanya 45% dari pom bensin saat ini yang akan menjual BBM bersubsidi untuk mobil pribadi dan hanya 10% SPBU yang akan menjual solar dengan harga baru.
Selain itu, pemerintah menerapkan teknologi radio frequency identifi cation (RFID) untuk membantu pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Nah, penerapan teknologi inibisa menunda penerapan kebijakan baru itu pada 1 Mei. “Kami baru siap mengoperasikan RFID bulan Juli,” kata juru bicara Pertamina Ali Mundakir.
Pemberlakuan kebijakan baru pada Juli nanti juga masuk akal jika melongok rencana pemerintah memberi kompensasi untuk rakyat miskin dari kebijakan tersebut. Untuk itu, pemerintah akan menambah anggaran untuk program Raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH). Jero menyebutkan, pemerintah akan menambah alokasi anggaran untuk programprogram sosial tersebut.
Tapi, ada dua masalah untuk mewujudkan keinginan ini. Pemerintah meyakini kebijakan itu bisa menghasilkan penghematan anggaran subsidi BBM sekitar Rp 25 triliun. “Dana itu tidak cukup untuk program kompensasi,” kata sumber KONTAN yang sama.
Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa juga memiliki hitungan serupa. “Tapi, itu bila kebijakan ini berlaku pada bulan Mei. Kalau mundur, tentu lebih kecil,” tutur dia.
Masalah berikutnya datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi Keuangan (XI) DPR Harry Azhar Azis bilang, pemerintah tak bisa seenaknya mengalihkan alokasi anggaran ke pos yang lain. Pengalihan anggaran itu sama saja mengubah anggaran negara dan harus mendapat persetujuan DPR. “Sekarang saja pemerintah belum merumuskan apalagi mengajukan. Bisa-bisa dua tiga bulan lagi baru selesai,” ujar Harry.
***Sumber : KONTAN MINGGUAN 30 - XVII, 2013 Laporan Utama
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
