/2025/11/11/1839720635.jpg "Ditjen Bea Cukai Terancam Dibekukan, Purbaya Ungkap Banyak Permasalahan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh pemerintah mencuat setelah banyaknya persoalan yang terjadi di lembaga tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sederet persoalan mendesak yang tengah menjadi fokus utama pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), mulai dari under-invoicing hingga potensi masuknya barang ilegal di sejumlah pelabuhan dan bandara.
Purbaya menyebut, under-invoicing masih menjadi salah satu masalah paling krusial dalam kinerja kepabeanan Indonesia.
Persoalan masalah ini membuat nilai ekspor atau impor tercatat lebih rendah dari seharusnya sehingga berpotensi menggerus penerimaan negara.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Bea Cukai Terancam Dibekukan Presiden Jika Tak Bebenah
“Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang illegal masuk yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan tuduh katanya Bea Cukai main, segala macam,” kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti informasi mengenai selisih antara data perdagangan Indonesia dan China yang kerap menimbulkan kecurigaan publik.
amun, temuan awal menunjukkan selisih tersebut dapat dijelaskan melalui perbedaan jalur perdagangan internasional dan metode pencatatan CIF–FOB.
“Katanya ekspor dari China besar, tapi total impor kita nggak sama. Tapi ada jalan yang sebagian barang dari China itu transit dulu ke Singapura baru masuk Indonesia. Kalau cuma lihat satu sisi pakai UN Comtrade itu nggak pas,” ujarnya.
Baca Juga: Bea Cukai Siapkan Aturan Baru, Kuota Pasar Domestik Kawasan Berikat Dipangkas
Menurutnya, setelah seluruh alur perdagangan digabungkan, perbedaan data tidak signifikan dan hanya disebabkan perbedaan sistem pencatatan. Meski begitu, ia memastikan investigasi tetap dilanjutkan.
“Kita akan investigasi. Untuk semua jenis ekspor, apakah seperti itu? Atau apakah ada penggelapan? Ini masih kita kerjakan manual. Nggak lama lagi akan kita kerjakan pakai AI, jadi akan lebih cepat,” kata Purbaya.
Dugaan Masuknya Beras Ilegal Lewat Sabang
Isu lain yang mencuat adalah dugaan masuknya beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang. Purbaya menyatakan hal ini akan masuk dalam evaluasi menyeluruh terhadap DJBC, termasuk pemeriksaan terhadap pegawai yang bertanggung jawab.
"Nanti kita lihat apakah impor itu masuk lewat mana. Kalau ilegal ketahuan ya nanti saya periksa anak buah saya. Siapa yang masuknya lewat mana. Dan kenapa bisa lolos. Tapi saya akan cek lagi. Saya belum tahu data persisnya," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai dugaan tidak adanya petugas Bea Cukai di salah satu bandara tersebut, Purbaya mengaku belum mendapatkan laporan resmi. Namun ia memastikan akan segera melakukan pengecekan.
Baca Juga: Soal Impor Ilegal Masuk ke Indonesia 250 Ton, Ini Kata Dirjen Bea dan Cukai
“Setahu saya anak buah saya nggak ada di sana. Tapi akan saya cek lagi. Begitu diminta, saya akan kirim orang ke sana,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan jalur perdagangan akan diperkuat untuk memastikan tidak ada produk ilegal yang merugikan negara maupun masyarakat.
Seluruh langkah ini, kata Purbaya, merupakan bagian dari reformasi total DJBC yang saat ini sedang dipercepat.
Pemerintah tengah menyiapkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memperbaiki sistem deteksi risiko, terutama pada kasus under-invoicing dan penyelundupan.
Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Es Teh dan Minuman Warung Tidak Kena Cukai MBDK
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat satu tahun untuk membenahi DJBC. Jika perbaikan gagal, pemerintah membuka opsi ekstrem mulai dari pembekuan lembaga hingga merumahkan 16.000 pegawainya.
Selanjutnya: Cek Rekomendasi Teknikal Saham GOTO, MYOR, CTRA untuk Jumat (28/11)
Menarik Dibaca: Hasil Syed Modi India International 2025, 3 Wakil Indonesia Melaju ke Perempat Final
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
