Desil DTSEN Diprotes Warga, Verifikasi Lapangan Dinilai Masih Penting

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akurasi pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali dipertanyakan setelah sejumlah warga mengaku masuk Desil 9 hingga 10 meski kondisi ekonominya pas-pasan.

Persoalan ini menjadi krusial karena data desil mulai digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk subsidi energi.

Di media sosial X, akun @Karisjenje mengaku masuk Desil 9 meski hanya bekerja sebagai petani di halaman rumah.

Akun @Akiiiaakkey juga mengaku masuk Desil 10 meski baru lulus S1 dan belum bekerja. Sementara @Hafizusman mengaku menganggur lebih dari setahun tanpa pemasukan, tetapi tercatat Desil 9.

Menanggapi hal itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memang menjadi basis pemodelan kesejahteraan dalam DTSEN. Namun, pemodelan tersebut tidak otomatis menjamin kategori desil setiap rumah tangga akurat tanpa verifikasi langsung.

"Data dari masyarakat kemudian dipadankan dengan data administrasi seperti kepemilikan aset, listrik, dan status pekerjaan. Masalahnya, proses ini tidak selalu diikuti survei langsung, sehingga masih ada risiko bias pelaporan dan data administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi terkini," ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (19/8/2026).

DTSEN, kata Yusuf, tidak mengukur pendapatan atau pengeluaran setiap rumah tangga secara langsung. Data Regsosek dipadankan dengan sejumlah sumber data, lalu diolah melalui model statistik yang dikembangkan dari Susenas untuk memperkirakan pengeluaran per kapita berdasarkan kondisi rumah, aset, lokasi, pendidikan dan karakteristik lainnya.

Risiko salah klasifikasi meningkat ketika kondisi ekonomi rumah tangga berubah lebih cepat daripada pembaruan data. Kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya kesehatan maupun bertambahnya tanggungan, misalnya, belum tentu segera tercermin dalam data administrasi.

Oleh karena itu, Yusuf menilai verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk kasus tertentu guna memastikan kondisi rumah, pola konsumsi, aset dan beban tanggungan sesuai dengan kondisi aktual.

Dia juga meminta pemerintah membuka metodologi Proxy Means Test (PMT), termasuk variabel, pembentukan model dan mekanisme penentuan desil. Pengeluaran rutin per kapita juga dinilai perlu mendapat porsi lebih besar karena lebih dekat dengan kemampuan ekonomi riil.

Di sisi lain, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai persoalan akurasi desil berpotensi semakin krusial jika digunakan untuk membatasi subsidi Pertalite.

Nailul setuju subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak. Namun, dia masih meragukan kemampuan sistem desil dalam memilah penerima subsidi secara presisi.

"Desil dengan pengeluaran tertinggi pun masih sangat rendah untuk ukuran 'sangat kaya'. Artinya, ada potensi terjadinya exclusion error (orang yang seharusnya dapat, malah tidak dapat subsidi Pertalite)," kata Nailul.

Menurutnya, kelompok rentan miskin yang berada di luar kelompok penerima Pertalite berisiko harus membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal. Kondisi itu dapat menekan belanja rumah tangga dan menurunkan daya beli.

Risiko lain adalah munculnya perdagangan ilegal Pertalite dari kelompok yang berhak kepada kelompok yang tidak berhak, baik melalui penjualan kembali maupun perdagangan identitas.

Nailul juga menyoroti kesenjangan ekstrem di Desil 9-10. Rumah tangga dengan pengeluaran Rp11 juta-Rp12 juta per bulan bisa berada dalam kelompok yang sama dengan rumah tangga berpengeluaran lebih dari Rp50 juta.

Oleh karena itu, dia mengusulkan pemilahan lebih rinci, terutama pada Desil 6-10. Selain pengeluaran, kepemilikan aset produktif seperti saham dan surat utang negara perlu menjadi variabel penting.

Menurut Nailul, kepemilikan rumah saja tidak cukup menggambarkan kemampuan ekonomi karena bisa berasal dari warisan. Sebaliknya, kepemilikan aset produktif lebih mencerminkan kapasitas kekayaan rumah tangga.

Sebelumnya, BPS Kota Cilegon menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan kategori berdasarkan batas pendapatan tertentu. Keluarga diurutkan kemudian dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah yang relatif sama.

"Secara gampangnya, desil itu membagi jumlah keluarga menjadi 10 bagian/kotak sama banyak," tulis BPS Cilegon melalui akun Threads resminya.

BPS menegaskan tidak terdapat cut off point pendapatan atau aset untuk menentukan desil. Pemeringkatan menggunakan puluhan variabel, termasuk kondisi perumahan, aset, demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, usaha dan kesehatan.

"Kotak-kotak inilah yang disebut desil. Jadi, dalam pengelompokan desil tidak ada cut off point. Tidak ada penghasilan sekian masuk desil x, atau aset sekian masuk desil y. Murni berdasarkan pemeringkatan/ranking keluarga," jelas BPS.

BPS juga menyebut Desil 10 dapat mencakup keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat beragam.

"Di desil yang sama, ada konglomerat dan ultra-rich dengan penghasilan miliaran hingga triliunan rupiah per bulan. Tapi, ada juga keluarga dengan penghasilan jutaan per bulan," tulis BPS.

Untuk warga yang merasa datanya tidak sesuai, perbaikan dapat diajukan melalui kantor desa atau kelurahan maupun mekanisme usul-sanggah mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau laman DTSEN-form BPS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News