APBN 2027 Disahkan, Ekonom: Target Pertumbuhan 6% Dinilai Cukup Optimistis

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom menyoroti asumsi dasar dan postur anggaran dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang disahkan DPR RI.

Meski postur anggaran masih menunjukkan disiplin fiskal, sejumlah target makro dinilai cukup optimistis dan perlu diantisipasi dengan skenario kebijakan apabila realisasinya tidak sesuai harapan.

Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 3.435,10 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 4.106,26 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4% terhadap PDB.

Dari sisi penerimaan, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp 2.911,95 triliun. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp 522,48 triliun.

Di sisi belanja, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 3.371,26 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp 735 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai postur APBN 2027 secara desain masih memperlihatkan upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal.

Defisit sebesar 2,4% PDB masih berada di bawah batas 3% yang ditetapkan dalam undang-undang, sementara rasio utang pemerintah dijaga di kisaran 40% terhadap PDB.

Namun, menurut Yusuf, tantangan utama justru berada pada asumsi makroekonomi yang menjadi dasar penyusunan anggaran.

"Menurut saya, APBN 2027 masih menunjukkan disiplin fiskal, tetapi asumsi dasarnya mulai terlihat lebih optimistis dibandingkan kondisi pasar," ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (29/9/2026).

Salah satu asumsi yang menjadi perhatian adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Yusuf menilai pencapaian target tersebut membutuhkan konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan investasi swasta, serta perbaikan iklim usaha dan logistik.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menetapkan asumsi inflasi sebesar 2,5%, nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 75 per barel.

Yusuf menilai asumsi inflasi masih dapat dicapai apabila tekanan harga pangan dan energi tetap terkendali. Namun, asumsi nilai tukar dan harga minyak dinilai cukup rentan apabila tekanan terhadap rupiah serta harga minyak global bertahan.

"Jika rupiah lebih lemah dan harga minyak lebih tinggi daripada asumsi, subsidi serta kompensasi energi berpotensi membengkak," katanya.

Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya bunga utang pemerintah. Pada saat yang sama, penerimaan negara belum tentu mencapai target apabila pertumbuhan ekonomi berada di bawah asumsi.

Yusuf menilai target perpajakan yang mencapai lebih dari Rp 2.900 triliun hanya realistis apabila pemerintah mampu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat.

"Apabila pertumbuhan lebih rendah, pemerintah akan menghadapi pilihan antara mengurangi belanja atau menambah utang, yang dapat mendorong premi risiko lebih tinggi," katanya.

Selain sisi penerimaan dan pembiayaan, Yusuf juga menyoroti kualitas belanja. Menurutnya, peningkatan anggaran tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila program yang dibiayai kurang produktif atau penyalurannya tidak tepat.

Belanja perlindungan sosial dan ketahanan pangan, lanjutnya, perlu diarahkan tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas.

Pada saat yang sama, subsidi energi perlu dibuat semakin tepat sasaran agar anggaran sekitar Rp 261,5 triliun tidak terlampaui ketika nilai tukar rupiah dan harga minyak bergerak di luar asumsi.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman juga menyoroti ruang fiskal APBN 2027 yang dinilai terbatas di tengah ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 6%.

Menurut Rizal, belanja sebesar sekitar Rp 4.106,3 triliun dan pendapatan Rp 3.435,1 triliun menghasilkan defisit 2,4% PDB.

Namun, besarnya defisit tersebut belum dengan sendirinya menjamin ketahanan anggaran.

"Ketika penerimaan meleset dan belanja sulit dikoreksi, kebutuhan utang meningkat," ujar Rizal.

Oleh karena itu, menurut dia, ekspansi anggaran harus menghasilkan tambahan produktivitas dan memperluas basis pajak.

Hal tersebut penting agar peningkatan pembiayaan pada 2027 tidak berujung pada tambahan beban fiskal pada tahun berikutnya.

Rizal juga menilai kombinasi asumsi pertumbuhan 6%, inflasi 2,5%, kurs Rp 17.500 per dolar AS, dan ICP US$75 per barel membutuhkan kondisi ekonomi yang relatif mendukung.

Pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan permintaan domestik sekaligus meredanya tekanan eksternal.

"Jika dolar kuat, minyak mahal, dan bunga global tinggi bertahan, APBN menghadapi tekanan simultan, yakni pertumbuhan dan penerimaan melemah, sementara subsidi energi serta biaya utang meningkat," katanya.

Menurut Rizal, risiko terbesar muncul apabila beberapa asumsi tersebut meleset secara bersamaan. Kondisi itu dapat membuat tekanan terhadap sisi penerimaan dan belanja terjadi pada waktu yang sama.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan skenario tekanan dan prioritas penyesuaian belanja sejak awal.

Belanja yang memiliki manfaat ekonomi rendah perlu dievaluasi sebelum pemerintah melakukan pengurangan terhadap perlindungan sosial maupun investasi produktif.

"Memaksakan seluruh program ketika penerimaan melemah dapat memperbesar utang atau memicu pemotongan mendadak yang menekan pertumbuhan," jelas Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News