Desil 10 Belum Tentu Orang Kaya, Ini Alasan Pemetaan DTSEN Dipersoalkan

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penggunaan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menuai polemik. Penanda yang membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan tersebut dinilai belum cukup menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang.

Polemik muncul setelah sejumlah warga mempertanyakan hasil pengecekan desil DTSEN. Sebagian warga mengaku tercatat dalam desil 9 atau 10, meski merasa kondisi ekonominya belum mencerminkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Dalam pemeringkatan DTSEN, penduduk dibagi berdasarkan tingkat pengeluaran, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Artinya, desil menunjukkan posisi relatif seseorang dalam distribusi penduduk, bukan batas nominal penghasilan atau pengeluaran tertentu.

Baca Juga: CORE Ungkap Mayoritas Penghuni Desil 10 Masih Kelas Menengah

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, persoalan tersebut bukan terletak pada metodologi Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan pada penggunaan desil sebagai penanda kelas ekonomi.

Berdasarkan data 2024, Yusuf menjelaskan, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp 3,03 juta per kapita per bulan. Namun, batas atasnya dapat mencapai sekitar Rp 133 juta per kapita per bulan.

Dengan demikian, rentang pengeluaran dalam desil 10 mencapai sekitar 44 kali lipat.

Dari sekitar 22,06 juta orang yang masuk desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4% yang tergolong kelas atas, yakni mereka dengan pengeluaran di atas Rp 9,91 juta per kapita per bulan.

"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," kata Yusuf kepada KONTAN, Kamis (13/8/2026).

Karena itu, menurut Yusuf, desil tetap relevan, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan pembentukannya.

Baca Juga: Pembatasan BBM Subsidi Sasar Desil 9-10, Potensi Penghematan Subsidi Rp 17 Triliun

Desil dinilai cukup baik untuk melihat posisi relatif masyarakat dalam distribusi ekonomi, terutama untuk menyasar kelompok masyarakat bawah.

Namun, menjadikan desil 9 dan 10 secara langsung sebagai kelompok masyarakat kaya berisiko menimbulkan persoalan.

Yusuf menilai kelas ekonomi seharusnya ditentukan berdasarkan ambang pengeluaran absolut, bukan semata-mata posisi relatif seseorang dalam distribusi penduduk.

Dengan pendekatan tersebut, kelas atas di Indonesia diperkirakan hanya mencakup sekitar 0,42% dari total penduduk.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita berpandangan serupa.

Baca Juga: Pembatasan BBM Subsidi Sasar Desil 9-10, Potensi Penghematan Subsidi Rp 17 Triliun

Menurut dia, desil tetap relevan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan posisi relatif kesejahteraan. Namun, desil tidak cukup presisi jika digunakan sendirian untuk menentukan kekayaan seseorang maupun menetapkan penerima subsidi.

Ronny mengatakan, data desil dapat dikombinasikan dengan sejumlah indikator lain, seperti pendapatan atau pengeluaran, karakteristik rumah tangga, kepemilikan aset dan kendaraan, serta lokasi tempat tinggal.

"Untuk pemetaan umum, 10 desil cukup berguna. Tetapi untuk mencabut subsidi seseorang secara individual, 10 desil saja terlalu kasar," tandas Ronny.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News