/2026/06/08/922932449.jpg "Defisit APBN 2026 Diproyeksi Melebar, Kualitas Fiskal Masih Jadi Tantangan")
Reporter: Dendi Siswanto, Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan tetap terjaga di tengah berbagai tekanan ekonomi.
Namun, pelebaran defisit di atas target APBN menjadi sinyal bahwa kualitas fiskal pemerintah masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi penerimaan negara dan ketergantungan pada pembiayaan utang.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit APBN hingga akhir 2026 mencapai Rp 734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut lebih tinggi dibanding target dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% PDB.
Baca Juga: Defisit APBN Mulai Menyempit, Tekanan Fiskal Pemerintah Masih Besar
Pelebaran defisit terjadi karena belanja negara diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan, meski keduanya sama-sama melampaui target awal.
Di balik proyeksi tersebut, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ukuran yang lebih penting untuk menilai kesehatan fiskal adalah keseimbangan primer.
Outlook keseimbangan primer 2026 diperkirakan defisit Rp 152,1 triliun, jauh lebih lebar dibanding target APBN sebesar Rp 89,7 triliun.
"Keseimbangan primer yang defisit jauh lebih besar memberi sinyal bahwa penerimaan negara belum cukup membiayai belanja pokok sebelum bunga utang diperhitungkan," ujar Yusuf, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah masih mengandalkan utang bukan hanya untuk membayar bunga, tetapi juga untuk membiayai kebutuhan belanja dasar negara.
Baca Juga: Anggaran MBG Dipangkas Rp 40 Triliun, CORE: Tak Banyak Kurangi Defisit APBN
Dalam jangka pendek situasi ini masih dapat dikelola, tetapi jika terus berlangsung ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit karena porsi anggaran untuk membayar kewajiban utang akan terus membesar.
Yusuf juga menyoroti kualitas penerimaan negara. Ia memperkirakan penerimaan pajak pada 2026 belum mampu mencapai target, sementara realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan melampaui target.
Kondisi itu memang membantu menahan pelebaran defisit, tetapi sekaligus menunjukkan APBN masih bergantung pada penerimaan yang bersifat siklikal, seperti harga komoditas dan dividen BUMN.
Meski demikian, ia melihat sejumlah indikator mulai menunjukkan perbaikan. Defisit APBN pada semester I 2026 tercatat lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara penerimaan perpajakan mulai pulih.
Tekanan fiskal pada awal tahun juga dinilai sebagai konsekuensi percepatan belanja pemerintah sebelum penerimaan negara meningkat pada paruh kedua tahun.
Baca Juga: Defisit APBN Kuartal I-2026 Capai 0,93% PDB, Alarm Fiskal Mulai Menyala
Dari sisi legislatif, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak pelebaran defisit terhadap persepsi pelaku pasar.
Meski selisihnya hanya sekitar 0,17 poin persentase dari target APBN, peningkatan defisit dinilai dapat memengaruhi kepercayaan investor di tengah tingginya perhatian terhadap belanja fiskal pemerintah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai proyeksi defisit tersebut masih berpotensi membaik. Outlook saat ini belum memasukkan potensi efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, penurunan harga minyak, perbaikan penerimaan pajak dan bea cukai, serta pertumbuhan ekonomi yang sesuai proyeksi diyakini dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga defisit APBN hingga akhir tahun masih berpeluang ditekan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
