Defisit APBN Mulai Menyempit, Tekanan Fiskal Pemerintah Masih Besar

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai menyempit pada April 2026. Namun, kondisi itu belum cukup menjadi sinyal bahwa tekanan fiskal pemerintah telah reda.

Sejumlah ekonom menilai pemerintah masih menghadapi tantangan berat untuk menjaga kesehatan APBN hingga akhir tahun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit APBN hingga 30 April 2026 mencapai Rp 164,4 triliun. Angka tersebut membaik dibanding posisi akhir Maret 2026 yang mencapai Rp240,1 triliun.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai penyempitan defisit tersebut lebih dipengaruhi faktor musiman ketimbang perbaikan fundamental fiskal.

Menurut dia, pola serupa hampir selalu terjadi setiap tahun karena penerimaan pajak badan meningkat setelah batas pelaporan pajak pada April.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama sejak 2017 hingga 2025, defisit APBN April 2026 justru tercatat sebagai yang paling lebar.

"Defisit Rp 164,4 triliun ini tidaklah menunjukkan kinerja pengelolaan APBN yang baik," ujar Awalil, Senin (25/5/2026).

Dari sisi pendapatan negara, realisasinya hingga April 2026 mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3% dibanding tahun lalu. Meski naik, capaian tersebut masih lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2023 dan 2024.

Awalil menilai pertumbuhan penerimaan negara tahun ini juga dipengaruhi efek basis rendah atau low base effect, menyusul lemahnya penerimaan pada 2025.

Hal serupa terjadi pada penerimaan pajak yang tumbuh 16,09% secara tahunan menjadi Rp 646,3 triliun, tetapi masih di bawah capaian 2023.

Menurut dia, rasio capaian pajak terhadap target APBN juga belum menunjukkan kondisi yang solid. "Dinarasikan seperti apa pun, pemerintah masih harus berjuang untuk pajak," katanya.

Di sisi belanja, tekanan terhadap fiskal juga meningkat. Belanja pemerintah pusat melonjak 51% dibanding periode yang sama tahun lalu, didorong program makan bergizi gratis (MBG), pembayaran aparatur sipil negara (ASN), serta kenaikan belanja institusi seperti Polri dan Kementerian Pertahanan.

Awalil menilai belanja negara pada empat bulan pertama 2026 menjadi yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Selain itu, kebijakan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik turut meningkatkan beban subsidi energi.

Meski demikian, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memandang kondisi fiskal Indonesia masih relatif terjaga.

Menurut Myrdal, agresivitas belanja pemerintah masih dapat diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan negara sehingga defisit tetap terkendali. Ia juga menilai kebijakan efisiensi anggaran akan membantu menjaga ruang fiskal pada semester II 2026.

Di sisi lain, aktivitas ekonomi yang diperkirakan tetap tumbuh dinilai mampu menopang penerimaan negara hingga akhir tahun.

"Kalau saya lihat posisi defisit fiskal masih akan relatif aman dengan proyeksi akhir tahun di level sekitar 2,9%," ujar Myrdal.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), meski harga minyak mentah global meningkat.

"Presiden tetap menegaskan bahwa defisit fiskal tidak akan melewati 3%. Menurut saya itu baik untuk menjaga kredibilitas. Karena bagi Indonesia saat ini, kepercayaan dan kredibilitas sangat penting," kata Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News