Defisit APBN 2025 Membesar Menjadi 2,92% PDB, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 membengkak dari target awal 2,78% menjadi 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pelebaran defisit APBN 2025 tersebut akan berdampak pada sentimen investor surat utang negara atau obligasi.

Menurut David, meski defisit APBN tercatat lebih tinggi dari perkiraan awal, posisinya masih berada di bawah ambang batas 3% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga dampaknya terhadap investor obligasi dinilai relatif terbatas.

“Sejauh ini dampaknya lebih ke sentimen pada investor obligasi. Defisit APBN memang lebih tinggi dari perkiraan, tapi masih di bawah threshold sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga dampaknya terhadap investor seharusnya relatif netral,” ujar David kepada Kontan, Kamis (8/1/2026).

Hanya saja, David mengingatkan pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk APBN 2026, terutama menghadapi potensi turbulensi eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian nasional.

Menurutnya, risiko global dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pergerakan harga minyak, hingga nilai tukar rupiah. Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu menyusun rencana kontinjensi yang bersifat dinamis guna merespons perubahan asumsi makroekonomi yang berpotensi memengaruhi kinerja APBN 2026.

"Mungkin dibuat semacam rencana kontinjensi dinamis untuk asumsi variabel ekonomi yang bisa mempengaruhi APBN,” ujarnya.

Sejumlah Risiko

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pelebaran defisit APBN 2025 menjadi 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tertahannya penerimaan negara.

Menurut Josua, pelebaran defisit terjadi karena pendapatan negara belum mencapai target tahunan, sementara belanja tetap dipertahankan guna menahan perlambatan daya beli masyarakat dan aktivitas usaha.

Namun, ia mengingatkan, pelebaran defisit anggaran membawa sejumlah risiko terhadap perekonomian. Risiko utama muncul dari sisi pembiayaan, karena kebutuhan penerbitan surat utang pemerintah menjadi lebih besar.

"Biaya bunga dapat naik dan pada gilirannya mempersempit ruang belanja produktif di tahun-tahun berikutnya," ungkap Josua kepada Kontan, Kamis (8/1/2026).

Risiko kedua, terjadi tekanan pada likuiditas dan penyaluran kredit, karena pembiayaan pemerintah yang besar dapat menyerap kapasitas pendanaan di pasar keuangan. Terutama bila perbankan dan investor memilih instrumen pemerintah dibanding menyalurkan dana ke sektor usaha.

Risiko ketiga adalah tekanan terhadap nilai tukar dan stabilitas pasar keuangan. Defisit yang melebar cenderung meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan memperbesar sensitivitas ekonomi terhadap arus modal, khususnya di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Meski demikian, Josua menilai pelebaran defisit dapat memberikan dampak positif jangka pendek apabila digunakan untuk belanja yang memiliki dampak tinggi terhadap kegiatan ekonomi dan pembiayaannya terserap dengan baik di pasar domestik tanpa lonjakan biaya bunga.

“Yang perlu diwaspadai adalah jika pelebaran defisit berulang karena penerimaan struktural yang lemah dan belanja yang semakin kaku, sehingga beban bunga tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan negara,” ujarnya.