Belanja Pemerintah Pusat Membengkak, Namun Daya Dorong ke Ekonomi Dinilai Terbatas

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah pusat khususnya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sepanjang 2025 yang membengkak seharusnya memiliki korelasi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, daya dorong belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai relatif terbatas.

Perlu diketahui, realisasi belanja K/L mencapai Rp 1.500,4 triliun sampai akhir Desember 2025, atau setara 129,3% dari target awal APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp 1.275,6 triliun. Angka ini juga naik 14% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan realisasi belanja K/L pada 2024 yang sebesar Rp 1.315 triliun.

Sementara itu untuk tahun anggaran 2026, belanja K/L naik menjadi Rp 1.510,5 triliun, dibandingkan APBN 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 1.160,1 triliun.

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menilai, berdasarkan data jangka panjang, peran belanja pemerintah dalam mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki jeda waktu (delay) sekitar tiga tahun dengan elastisitas sebesar 0,68. Artinya, dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak langsung terasa dalam jangka pendek.

Sebaliknya, peran sektor swasta melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dinilai jauh lebih signifikan.

“PMTB berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDB di tahun yang sama dengan elastisitas mencapai 0,98,” ujar Yanuar kepada Kontan, Jumat (9/1/2026).

Ia menambahkan, efektivitas PMTB sangat bergantung pada kondisi konsumsi masyarakat. Dalam perhitungan jangka panjang, elastisitas konsumsi terhadap PMTB mencapai 0,96 pada tahun yang sama. Namun saat ini, konsumsi rumah tangga justru berada di bawah baseline atau level normalnya.

Menurut Yanuar, pelemahan konsumsi tercermin dari meningkatnya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada kredit konsumsi, baik dari pinjaman online maupun kartu kredit. Kondisi ini menunjukkan masyarakat mulai mengandalkan utang untuk membiayai konsumsi, bahkan disertai dengan penggerusan tabungan.

“Ini menandakan M0 atau uang beredar dalam transaksi ritel menjadi kering karena transaksi antar kelas yang biasanya mendorong konsumsi menurun. Bahkan, membiayai konsumsi dengan utang pun mulai tidak bisa dilakukan lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yanuar menilai melemahnya transmisi kredit perbankan saat ini bukan disebabkan oleh persoalan likuiditas, melainkan anjloknya daya beli masyarakat. Dampaknya, sektor usaha swasta enggan melakukan investasi, baik menggunakan modal sendiri maupun melalui pembiayaan perbankan.

Kondisi tersebut tercermin dari tren penurunan kredit modal kerja dan kredit usaha kecil dan menengah (UKM) sejak 2023.

“Ketika konsumsi turun, dunia usaha tidak punya insentif untuk menambah kapasitas produksi atau investasi,” ujarnya.

Yanuar juga menilai efektivitas percepatan belanja pemerintah di akhir tahun, termasuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), belum mampu memulihkan konsumsi dan menggairahkan dunia usaha.

Menurut dia, di tengah tren penurunan penerimaan pajak, belanja pemerintah tersebut belum mampu memperbaiki sisi konsumsi secara agregat.

“Kalau melihat dari penurunan penerimaan pajak, belanja itu tak manpu memperbaiki sisi konsumsi secara agregat,” terang Yanuar.