Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar defisit anggaran 2025 ditekan pada kisaran 1,5% hingga 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Alasannya, karena target defisit yang ada dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rentang 2,45% hingga 2,82% dari PDB, dinilai akan mempersempit ruang fiskal pemerintah baru.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, target defisit anggaran 2025 lebih baik ditekan. Salah satu alasannya adalah dengan memasang target defisit tinggi maka akan mendorong imbal hasil obligasi yang naik.
“Ini karena investor keuangan tahu bahwa pemerintah sangat butuh pembiayaan, bargaining position mereka meningkat untuk minta bunga utang yang tinggi. Terlebih lagi dari sisi historis umumnya RAPBN jarang memasang target defisit sampai 2,82% di saat pengajuan ke DPR,” tutur Eko kepada Kontan, Rabu (5/6).
Baca Juga: Ini Alasan Bappenas Minta Defisit APBN 2025 1,5% hingga 1,8% dari PDB
Eko menambahkan, meskipun pemerintahan baru mengusung keberlanjutan, namun ada baiknya pemerintahan baru diberi ruang fiskal yang cukup untuk memitigasi berbagai risiko ketidakpastian.
Biasanya, ketika perekonomian menghadapi goncangan maka akan berpengaruh kepada anggaran pemerintah yang bertambah. Dengan target defisit yang relatif rendah, maka pemerintahan baru nantinya bisa menjadi lebih leluasa ketika akan menambah anggaran untuk meredam gejolak ekonomi.
“Jika defisit sudah ditargetkan tinggi hingga 2,82%, maka ruang untuk penambahan pembiayaan jika terjadi gejolak ekonomi sudah sangat sempit. Hal ini akan berimplikasi pada risiko dari anggaran, APBN dapat tersandera secara politik,” ungkapnya.
Setidaknya, kata Eko, pada 2025 mendatang pemerintah bisa mengurangi atau melakukan efisiensi porsi belanja, seperti belanja yang sifatnya birokrasi, dan memanfaatkan digitalisasi saat melakukan koordinasi dan layanan pemerintah. Dengan digitalisasi, maka pemerintah bisa lebih menghemat anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
