kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45887,73   13,33   1.52%
  • EMAS1.365.000 0,37%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Punya Target Defisit APBN yang Berbeda dengan Sri Mulyani, Menteri PPN Dicecar DPR


Rabu, 05 Juni 2024 / 17:13 WIB
Punya Target Defisit APBN yang Berbeda dengan Sri Mulyani, Menteri PPN Dicecar DPR
ILUSTRASI. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa , Senin (17/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P meminta penjelasan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa lantaran adanya target defisit APBN 2025 yang berbeda dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pasalnya, Suharso meminta Kementerian Keuangan untuk menurunkan target defisit APBN 2025 berada pada kisaran 1,5% hingga 1,8% PDB. Padahal, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 target defisit berada pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB.

"Tadi ada usul dari Menteri Bappenas defisitnya 1,5%-1,8%. Jadi Pak Suharso tak ikut nyusun nih pak? Gimana pak Menteri, kok tiba-tiba muncul sekarang usulan 1,5%-1,8%? Gimana ngisinya ini muncul defisit 2,45%-2,82%," ujar Dolfie di Rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6).

Menanggapi hal tersebut, Suharso mengatakan defisit yang lebih rendah dibutuhkan agar pemerintahan baru bisa memiliki ruang fiskal yang lebih longgar. Ia menyebut, target defisit tersebut belum sinkron dengan program-program pemerintahan baru.

Baca Juga: DPR RI Soroti APBN 2025 Hanya Untuk Bayar Utang Jatuh Tempo Rp 782 Triliun

"Jadi ini sebenarnya kita susun bersama Kementerian Keuangan. Untuk memberikan peluang, karena kita belum memasukkan semua program-program dan belum sinkron dengan program presiden terpilih," katanya.

Suharso mengatakan pemerintahan saat ini memang diwajibkan untuk membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan berikutnya. 

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, presiden terpilih yakni Prabowo Subianto memiliki ruang untuk mengubah rancangan APBN 2024 yang tengah didesain pemerintahan saat ini.

"Presiden terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan RPJMN tahun pertama melalui APBN-P," kata Suharso.

Baca Juga: Ini Alasan Bappenas Minta Defisit APBN 2025 1,5% hingga 1,8% dari PDB

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa defisit yang diminta sebesar 1,5% hingga 1,8% akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Namun, sampai saat ini pemerintah masih akan menggunakan target defisit yang telah didesain di rentang 2,45% hingga 2,82% PDB.

"Kita tetap di 2,45% hingga 2,82%. Seperti yang di itu (KEM-PPKF)," kata Suahasil kepada awak media, Rabu (5/6).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×