Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga kepala daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia merespons instruksi presiden perihal efisiensi anggaran.
Tiga kepala daerah tersebut antara lain Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Seperti diketahui, jumlah penduduk di Jawa Barat sebanyak 50,35 juta, penduduk Jawa Timur 41,81 juta, dan penduduk Jawa Tengah 37,89 juta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pelantikan kepala daerah ini menjadi momentum untuk meluruskan pemahaman efisiensi anggaran. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai pemotongan anggaran.
Namun di Jawa Barat, efisiensi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta/hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat.
Baca Juga: Istana Sebut Retreat Kepala Daerah Termasuk Efisiensi
Dedi mengaku dalam satu bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan realokasi dengan tim transisi Pemprov Jabar. Tim transisi terdiri dari 11 orang yang diketuai dirinya dan rata rata dari pejabat eselon 3.
"Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang diubah jadi belanja tidak penting menjadi penting. Per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan," ujar Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).
Dedi menjelaskan, belanja ruang kelas SMA di Jawa Barat yang sebelumnya Rp 60 miliar diubah menjadi Rp 1,2 trilun.
Anggaran tersebut untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru, dan membebaskan tanah tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan.
"Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat ruang kelas yang disiapkan Pemprov itu Rp 4,2 triliun dan itu akan kami capai dalam waktu tahun 2026 dan 2027," kata Dedi.
Berikutnya, mengubah belanja infrastruktur jalan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun. Karena menurut Dedi, investasi tidak mungkin berkembang jika infrastruktur tak memadai.
"Kemudian kami mengubah belanja listrik untuk warga miskin, kita berikan sambungan karena warga Jawa Barat hampir 200.000 orang tak punya listrik, anggaran diubah dari Rp 20 miliar menjadi Rp 350 miliar," terang Dedi.
Dedi menambahkan, Pemprov Jabar juga ingin mengentaskan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin. Anggarannya Rp 40 juta sampai 50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari Rp 20 miliar menjadi Rp 120 miliar.
"Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran. Tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran," ucap Dedi.
Baca Juga: Prabowo Minta Pelantikan Kepala Daerah Diundur Demi Efisiensi
Bukan penghapusan anggaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, efisiensi anggaran bukan penghapusan anggaran. Namun melakukan efisiensi pada beberapa item anggaran. Diantaranya perjalanan dinas, rapat-rapat, program-program yang tidak populer dan tidak berpihak kepada masyarakat.
"Kita enggak ada (program) 100 hari. Semuanya program kita laksanakan dengan maksimal," ucap Luthfi.
Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, siang ini dirinya akan mendapatkan detail penjelasan efisiensi anggaran dari Sekretaris Daerah Pempeov Jawa Timur. Yang jelas, Ia menekankan efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu kinerja Pemprov.
"Terutama bansos tidak boleh dipotong, layanan-layanan publik tidak boleh dikurangi," ucap Khofifah.
Selanjutnya: Jangan Kaget, Segini Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah yang Dilantik Prabowo Hari Ini
Menarik Dibaca: Promo Alfamidi Ngartis 16-28 Februari 2025, Nutrijell-Betadine Beli 1 Gratis 1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
