Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengakui minimnya anggaran infrastruktur pemerintah saat ini. Menurutnya pemerintah saat ini hanya mampu membiayai kebutuhan infrastruktur 15% saja, sisanya harus melibatkan pihak swasta.
Lalu apakah ada kemungkinan pengalihan dana subsidi energi untuk infrastruktur? Menurut Chatib, kalaupun seluruh dana subsidi dialihkan masih belum cukup untuk membiayai infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur itu Rp 1.500 triliun, sementara anggaran subsidi BBM hanya Rp 280 triliun,” katanya, Senin (23/6) di Jakarta.
Apa yang dikatakan Chatib ini untuk menanggapi kritik Bank Dunia soal kebijakan anggaran pemerintah yang tidak berpihak pada infrastruktur. Akibat minimnya dana infrastruktur, Indonesia telah kehilangan potensi pertumbuhan perekonomia sebesar 1% setiap tahunnya.
Ekonom Utama Bank Dunia Ndiame Diop mengatakan anggaran infrastruktur di Indonesia kurang dari 4% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah anggaran tersebut merupakan total yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Padahal menurutnya, anggaran untuk infrastruktur harus lebih dari 4% terhadap PDB. Supaya, pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung lebih cepat. Jika dibandingkan dengan jumlah anggaran infrastruktur Indonesia sebelum krisis ekonomi tahun 1998, anggaran infrastruktur dalam pemerintahan SBY ini jauhnya masih jauh lebih kecil.
Saat itu, anggaran untuk infrastruktur rata-rata sebesar 7% terhadap PDB setiap tahunnya. Begitupun jika dibandingkan dengan anggaran belanja infrastruktur pemerintah China yang mencapai 10% terhadap PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
