Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
Jika status tersangka ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran pun akan mulai dilaksanakan pada Tahap I penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
Adapun, Menkeu dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya dengan beberapa syarat. Pertama, Menkeu harus terlebih dahulu menerima pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atas kepala desa yang bersangkutan.
Baca Juga: Sejarah kelam Gunung Taal Filipina: Letusannya sudah tewaskan lebih dari 6.000 orang
Kedua, adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas kepala desa yang melakukan penyalahgunaan anggaran.
Prima melanjutkan, pemerintah juga telah meminta para bupati/wali kota untuk melakukan verifikasi data jumlah desa yang kemudian akan dicocokkan dengan data jumlah desa termutakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi akan ada check and balance antara data Kemendagri dan data verifikasi dari setiap daerah sehingga kita bisa lakukan koordinasi. Garda terdepannya memang ada di pemerintah daerah dan Kemendagri," ujar Prima.
Baca Juga: Mulai tahun ini, Menkeu minta bupati dan wali kota lakukan verifikasi desa
Dengan penegakkan aturan dan sanksi tersebut, ia berharap penyaluran Dana Desa bisa benar-benar bersih. "Kita harus yakinkan bahwa anggaran yang disalurkan ke daerah itu clean and clear, tidak bermasalah dan tidak akan menimbulkan masalah ke depannya," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
