Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presdien Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara dalam susunan kabinetnya mendatang.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Djojohadikusumo, mengatakan kementerian ini dibentuk untuk memaksimalkan pendapatan negara. Pihaknya juga manargetkan rasio penerimaan negara bisa meningkat menjadi 23% dari yang saat ini 12% selama lima tahun kepemimpinan Prabowo.
"Menterinya ini sudah ada, di situ juga jelas bahwa Prabowo-Gibran akan menuju penerimaan negara bisa 23% dari PDB," kata Hasyim dalam acara Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).
Baca Juga: Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8%, Kadin: Reformasi Pajak Perlu Dilakukan
Walau target penerimaan negara ditingkatkan, Prabowo memastikan tak ada peningkatan pajak bagi pelaku usaha ke depanya.
Bahkan menurutnya pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.
"Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ungkap Hashim.
Hasyim menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak ke depan akan dikejar dari sumber-sumber kebocoran penerimaan negara selama ini terjadi. Menurutnya, Prabowo akan memperluas objek perpajakan sehingga semua orang wajib pajak harus membayar kewajibannya.
Baca Juga: Pengamat Sebut Sudah Saatnya Menerapkan Pajak Karbon
Selain itu, penegakan aturan di bidang perpajakan juga akan diperkuat. Sehingga, Hasyim memastikan Indonesia bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.
"Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada Anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," tegasnya.
