Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Perum Bulog tidak menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui grosir.
Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi praktik oplosan yang merugikan konsumen.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pihaknya ketat membatasi saluran distribusi beras SPHP agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Khusus untuk grosir-grosir tidak diizinkan yang mulia karena ini kalau grosir nanti indikasinya mengarah kepada upaya-upaya oplosan,” ujar Ahmad Rizal saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Sebagai gantinya, Bulog memastikan beras SPHP hanya disalurkan melalui tujuh jalur resmi. Antara lain pedagang pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP), pemerintah daerah, hingga melalui aparat TNI-Polri yang ikut melaksanakan operasi pasar lewat program Gerakan Pangan Murah.
Baca Juga: Ada Beras Mengendap Lebih dari Setahun di Gudang, Dirut Bulog: Kondisinya Bagus
Selain itu, distribusi juga melibatkan 4.000 outlet BUMN, koperasi daerah di bawah BUMD, lebih dari 4.700 Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Bulog, serta jaringan ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart.
“Pelaksanaan SPHP ini sesuai dengan juknis terakhir hasil revisi terbaru adalah kami melakukan penyaluran SPHP ini melalui tujuh saluran, pertama adalah pengecer di pasar rakyat tujuannya supaya tidak ada upaya-upaya untuk penyelewengan,” paparnya.
“Kemudian yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih, ketiga jajaran pemerintah daerah maupun pemerintah lainnya baik TNI, Polri juga kami libatkan,” beber Dirut.
Untuk menjaga agar beras SPHP tepat sasaran, Bulog juga membatasi pembelian maksimal hanya dua kemasan ukuran 5 kilogram (kg) per konsumen.
Tonton: Beras Premium di Toko Ritel Langka, Ini Respons Mentan
Adapun di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), pembelian bisa mencapai 10 kemasan karena keterbatasan akses distribusi.
Lebih jauh, ia menyebut Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP tahun ini mencapai 1,18 juta ton hingga Desember 2025.
Setiap transaksi wajib tercatat dalam aplikasi Klik SPHP agar terdata secara detail dan mencegah adanya beras yang keluar jalur distribusi resmi.
“Kemudian target volume kami tahun ini sampai bulan Desember adalah 1,18 juta ton dan kami proses penjualan ini kami wajibkan semua menggunakan aplikasi Klik SPHP tujuannya apa? Supaya terdata, detail, sehingga tidak ada yang black market ataupun yang di luar pencatatan, sehingga semua beras yang keluar untuk SPHP ini semua detail tercatat dengan Klik SPHP ini,” ucap Ahmad Rizal.
Baca Juga: Mentan Tegaskan Kini Tak Ada Impor Beras, Surplus 4,8 Juta Ton pada September 2025
Terkait harga, Bulog menetapkan zonasi sesuai wilayah. Di Zona I harga keluar gudang Rp 11.000 per kilogram dengan HET Rp 12.500, Zona II Rp 11.300 dengan HET Rp 13.100, sementara di Zona III harga keluar gudang Rp 11.600 dengan HET Rp 13.500.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Takut Beras Dioplos, Bulog Larang Penjualan SPHP di Grosir"
Selanjutnya: 7 Nasihat Karier Warren Buffett agar Sukses dan Bahagia
Menarik Dibaca: IHSG Masih Berpeluang Menguat, Ini Rekomendasi Saham MNC Sekuritas (22/8)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30072514251800.jpg)
