Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Perum Bulog tidak menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui grosir.
Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi praktik oplosan yang merugikan konsumen.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pihaknya ketat membatasi saluran distribusi beras SPHP agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Khusus untuk grosir-grosir tidak diizinkan yang mulia karena ini kalau grosir nanti indikasinya mengarah kepada upaya-upaya oplosan,” ujar Ahmad Rizal saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Sebagai gantinya, Bulog memastikan beras SPHP hanya disalurkan melalui tujuh jalur resmi. Antara lain pedagang pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP), pemerintah daerah, hingga melalui aparat TNI-Polri yang ikut melaksanakan operasi pasar lewat program Gerakan Pangan Murah.
Baca Juga: Ada Beras Mengendap Lebih dari Setahun di Gudang, Dirut Bulog: Kondisinya Bagus
Selain itu, distribusi juga melibatkan 4.000 outlet BUMN, koperasi daerah di bawah BUMD, lebih dari 4.700 Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Bulog, serta jaringan ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart.
“Pelaksanaan SPHP ini sesuai dengan juknis terakhir hasil revisi terbaru adalah kami melakukan penyaluran SPHP ini melalui tujuh saluran, pertama adalah pengecer di pasar rakyat tujuannya supaya tidak ada upaya-upaya untuk penyelewengan,” paparnya.
“Kemudian yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih, ketiga jajaran pemerintah daerah maupun pemerintah lainnya baik TNI, Polri juga kami libatkan,” beber Dirut.
Untuk menjaga agar beras SPHP tepat sasaran, Bulog juga membatasi pembelian maksimal hanya dua kemasan ukuran 5 kilogram (kg) per konsumen.
Tonton: Beras Premium di Toko Ritel Langka, Ini Respons Mentan