Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar vaksinasi massal membantu pemerintah memperluas vaksinasi untuk mencapai demi terwujudnya kekebalan kelompok atau herd immunity.
Asosiasi ini bekerjasama dengan pemerintah di seluruh Indonesia menargetkan vaksinasi hingga 30.000 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali .
Salah satu sentra vaksinasi akan digelar di Pasar Ikan Modern, Muara Baru - Jakarta Utara. Vaksinasi di sentra ini yang akan digelar selama tiga hari ditargetkan mencapai sekitar 5.000- 6.000.
"Untuk yang di Pasar Ikan Modern Muara Baru, 2.000 vaksin per hari. Kami menggelar selama 3 hari dengan target lebih kurang 5.000 orang. Kami menggandeng dan sinergi dengan berbagai stakeholder untuk membantu anak muda dan masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi ini," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming dalam press rilisnya, Jumat (6/8).
Baca Juga: Hipmi: Implementasi UU Cipta Kerja kunci terserapnya bonus demografi
Selain vaksinasi massal, HIPMI juga akan mengadakan vaksinasi mandiri dimana perusahaan akan membayar sendiri dengan total pembiayaan Rp 23 miliar. Selain itu, sumbangan para pengurus HIPMI jumlah yang sudah terkumpul sebagian akan dijadikan satu dalam perencanaan ini.
Dalam pelaksanaan vaksinasi massal di Pasar Ikan Modern, HIPMI bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Paslanya, target yang dibidik adalah warga pesisir atau para nelayan.
Tujuan dilaksanakan vaksinasi untuk para nelayan, warga pesisir dan juga anak muda. HIPMI komitmen berkontribusi untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dengan mendekati nelayan-nelayan, UMKM dan warga pesisir. Sehingga, angka vaksin di Indonesia menjadi tinggi karena nelayan-nelayan pun juga ikut divaksin.
Ketua Panitia Acara Vaksinasi HIPMI, Hilda Kusumadewi menyampaikan bahwa dalam membantu pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi mandiri dengan menjemput bola di daerah2 masyarakat sekitar, yang dimana daerah tersebut juga pencapaian vaksinasi masih rendah.
"Kita berkoordinasi dengan panitia dan Pemprov DKI Jakarta mengusulkan untuk menjemput bola orang-orang yang tidak mempunyai NIK, agar segera dibuatkan KTP yang mana sesuai persyaratannya ada di Dukcapil. Maka setelah ada KTP, baru kita berani melayani karena yang kita layani adalah yang terdata dan mempunyai KTP. Wilayah yang tingkat vaksinasinya rendah ini jadi sasaran kita juga," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut nelayan termasuk komunitas masyarakat yang aktif melakukan kegiatan di luar rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Sehingga edukasi hingga vaksinasi yang masif kepada masyarakat nelayan perlu dilakukan, sebab produktivitas mereka menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: HIPMI: UU Cipta Kerja tumbuhkan ekosistem bagi UMKM
"Upaya pencegahan di kampung-kampung nelayan seperti penyuntikan vaksin, penyemprotan disinfektan, tes massal, pembagian masker, dan sebagainya akan sangat bermanfaat untuk melindungi nelayan agar tetap bisa berkegiatan mencari ikan dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional," ujar Trenggono yang mewakili Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, KKP selama masa pandemi Covid-19 melakukan beberapa aksi untuk hadir di tengah masyarakat baik secara langsung maupun memberikan pelayanan percepatan dan kemudahan. Meliputi menggelar vaksinasi di sentra kelautan dan perikanan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya memberikan stimulus ekonomi bagi nelayan seperti sembako dan bantuan yang mendukung produktivitas, di antaranya kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. KKP juga melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan agar memiliki mata pencaharian alternatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
