Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
"Kita berkoordinasi dengan panitia dan Pemprov DKI Jakarta mengusulkan untuk menjemput bola orang-orang yang tidak mempunyai NIK, agar segera dibuatkan KTP yang mana sesuai persyaratannya ada di Dukcapil. Maka setelah ada KTP, baru kita berani melayani karena yang kita layani adalah yang terdata dan mempunyai KTP. Wilayah yang tingkat vaksinasinya rendah ini jadi sasaran kita juga," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut nelayan termasuk komunitas masyarakat yang aktif melakukan kegiatan di luar rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Sehingga edukasi hingga vaksinasi yang masif kepada masyarakat nelayan perlu dilakukan, sebab produktivitas mereka menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: HIPMI: UU Cipta Kerja tumbuhkan ekosistem bagi UMKM
"Upaya pencegahan di kampung-kampung nelayan seperti penyuntikan vaksin, penyemprotan disinfektan, tes massal, pembagian masker, dan sebagainya akan sangat bermanfaat untuk melindungi nelayan agar tetap bisa berkegiatan mencari ikan dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional," ujar Trenggono yang mewakili Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, KKP selama masa pandemi Covid-19 melakukan beberapa aksi untuk hadir di tengah masyarakat baik secara langsung maupun memberikan pelayanan percepatan dan kemudahan. Meliputi menggelar vaksinasi di sentra kelautan dan perikanan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya memberikan stimulus ekonomi bagi nelayan seperti sembako dan bantuan yang mendukung produktivitas, di antaranya kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. KKP juga melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan agar memiliki mata pencaharian alternatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
