Ekonom Maybank Ungkap Penyebab Belanja APBN Belum Dorong Ekonomi

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja pemerintah yang meningkat belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap sektor riil dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai keterbatasan keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu faktor yang membuat efek pengganda belanja pemerintah belum maksimal.

Sampai Agustus 2026, belanja APBN tumbuh 17,1% secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan pendapatan negara meningkat 25,4% yoy. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatat defisit Rp 240 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp 154 triliun.

"Keseimbangan primernya juga masih surplus, artinya pendapatan dikurangi belanja masih surplus," ujar Juniman kepada Kontan, Minggu (20/9/2026).

Meski kondisi fiskal hingga Agustus masih terjaga, Juniman mengingatkan tekanan terhadap defisit APBN akan meningkat mulai September. Hal ini sejalan dengan pola belanja pemerintah yang biasanya meningkat pada September hingga Desember.

Peningkatan belanja tersebut salah satunya berasal dari pembayaran subsidi energi dan nonenergi yang umumnya dilakukan setelah proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Makanya, pada Agustus pembayaran tersebut memang belum terlihat. Artinya, pembayaran subsidi masih belum seluruhnya dilakukan," katanya.

Namun, besarnya pertumbuhan belanja pemerintah belum otomatis menghasilkan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian.

Menurut Juniman, aliran belanja pemerintah masih banyak mengarah ke sektor non-tradable. Sementara itu, sektor tradable seperti pertanian dan manufaktur belum memperoleh dorongan yang sebanding.

Sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, juga dinilai lebih banyak memiliki karakter konsumtif.

Di sisi lain, hilirisasi yang menjadi salah satu agenda pemerintah cenderung bersifat capital intensive sehingga kemampuan menyerap tenaga kerja relatif terbatas. Kondisi serupa juga terjadi di sektor pertanian yang semakin banyak memanfaatkan mesin dan teknologi dalam proses produksi.

"Belanja pemerintah tumbuh 21,05% yoy di kuartal kedua, tapi ekonomi kita hanya tumbuh sekitar 5% yoy," ujar Juniman.

Peran Swasta Perlu Diperkuat

Juniman menilai keterbatasan dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari masih kecilnya keterlibatan sektor swasta dalam berbagai program ekonomi pemerintah.

Kontribusi government spending disebut hanya sekitar 6% terhadap PDB. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 54% terhadap PDB. Dengan struktur tersebut, penguatan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, walaupun belanja pemerintah ditingkatkan sampai berapa pun, kalau porsinya hanya sekitar 6% terhadap PDB, perannya tetap relatif kecil," katanya.

Karena itu, menurut Juniman, APBN perlu diarahkan untuk menciptakan insentif yang dapat menggerakkan sektor riil dan usaha masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Ia mengatakan masyarakat berpendapatan rendah relatif telah mendapatkan dukungan melalui berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya. Sementara itu, kelas menengah masih membutuhkan stimulus untuk mempertahankan konsumsi.

Juniman juga menyoroti dominasi pemerintah dalam sejumlah program ekonomi, termasuk hilirisasi, MBG, dan Koperasi Merah Putih. Menurut dia, keterlibatan sektor swasta masih terbatas, sementara Danantara juga menaungi badan usaha milik negara (BUMN) yang terkait dengan pemerintah.

"Seharusnya pemerintah melibatkan swasta untuk menggerakkan mesin ekonomi," ujarnya.

Ia melihat pola tersebut memiliki kemiripan dengan periode pemerintahan sebelumnya, ketika sejumlah proyek besar banyak dikerjakan oleh BUMN. Saat ini, pola serupa dinilai terlihat dalam sejumlah program prioritas pemerintah, meskipun bentuk proyeknya berbeda.

Apabila sektor swasta tidak ikut bergerak, peningkatan pendapatan masyarakat akan lebih sulit terjadi. Kondisi tersebut berpotensi membuat konsumsi rumah tangga stagnan atau tumbuh lebih lambat.

Padahal, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi sekitar 54% terhadap PDB.

"Kalau konsumsi melambat, sementara daya beli hanya tumbuh 4%–5%, sulit bagi ekonomi kita untuk mencapai 6%," kata Juniman.

Sementara itu, kontribusi ekspor yang sekitar 20% dan investasi sekitar 20%–30% dinilai belum cukup untuk mengimbangi perlambatan konsumsi. Terlebih, kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan sehingga Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan.

Defisit APBN 2026 Diproyeksi Mendekati 3%

Dari sisi fiskal, Juniman memperkirakan defisit APBN akan meningkat signifikan mulai September seiring dengan akselerasi belanja pemerintah.

"Defisit biasanya mendekati 1,9% atau 1,8%, kemudian langsung lompat dan mendekati 2%. Setelah itu, pada Oktober dan November akan terus meningkat sampai akhirnya mencapai level yang diinginkan pemerintah, yaitu 2,85%," jelasnya.

Juniman memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,8% hingga 2,93% terhadap PDB. Proyeksi tersebut masih berada dalam kisaran pemerintah dengan asumsi dilakukan refocusing, efisiensi, dan efektivitas belanja, khususnya untuk program-program prioritas.

Menurut Juniman, sejumlah program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat sulit untuk dihentikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari ruang efisiensi dari pos belanja lainnya, termasuk belanja kompensasi subsidi, terutama subsidi energi.

"Pemerintah mau tidak mau harus melakukan efisiensi karena belanja yang lain sudah dihabiskan dan sudah tidak bisa lagi ditekan," katanya.

Untuk pertumbuhan ekonomi, Juniman memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh sebesar 5,3%, atau di bawah target APBN sebesar 5,4%.

Ia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2026 melambat menjadi sekitar 5,2%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026 diperkirakan berada di kisaran 5,2% hingga 5,25%.

Adapun target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun depan dinilai membutuhkan kontribusi yang lebih besar dari sektor swasta.

"Mesin pertumbuhan harus dikerahkan, terutama di sektor swasta. Tanpa peran swasta, sulit bagi ekonomi kita untuk tumbuh di atas 6%," pungkas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News