Pakar Soroti Tata Kelola MBG, Usul Program Dihentikan Sementara

Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Evaluasi dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh mengingat masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, kesiapan pelaksana, hingga implikasi fiskal program yang terus membesar.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penghentian sementara program MBG untuk memberikan ruang bagi evaluasi komprehensif sebelum program diperluas lebih jauh.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada tujuan program yang ingin memperbaiki gizi anak, melainkan pada kesiapan sistem pelaksanaannya.

Baca Juga: Akui Masih Ada Masalah, BGN Bakal Benahi Tata Kelola MBG dalam Satu Bulan

"Negara memang harus hadir dalam perbaikan gizi anak. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah apakah program ini layak terus diperluas ketika perencanaan, pengawasan, dan kesiapan pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan," ujar Achmad kepada Kontan, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai penghentian sementara tidak berarti menolak agenda perbaikan gizi masyarakat. Langkah tersebut justru diperlukan agar program yang menyangkut kesehatan anak dan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar dapat berjalan dengan fondasi yang lebih kuat.

Achmad menyoroti kesenjangan antara target dan kapasitas pelaksanaan program. Berdasarkan data Ombudsman RI, Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun pada 2025. Namun hingga September 2025, baru sekitar 26,7% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan kesiapan kelembagaan di lapangan.

"Kesenjangan itu menunjukkan perencanaan yang terlalu ambisius dibandingkan kapasitas pelaksanaannya. Dalam kebijakan publik, kondisi seperti ini menjadi sinyal bahwa desain program perlu ditinjau kembali," katanya.

Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian. Achmad mengutip data yang dihimpun sejumlah lembaga pemantau pendidikan yang menunjukkan puluhan ribu pelajar diduga mengalami keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG sejak awal 2025 hingga April 2026.

Baca Juga: Harga Telur ditingkat Pernak Anjlok, Amran Minta BGN Serap Telur Untuk MBG

Menurutnya, kasus yang terjadi berulang di berbagai daerah mengindikasikan adanya persoalan sistemik yang tidak bisa dianggap sebagai insiden terpisah.

Ia juga menilai target produksi ribuan porsi makanan per hari pada setiap dapur MBG berpotensi melampaui kapasitas sebagian besar dapur yang baru dibentuk.

"Semestinya kapasitas dibangun secara bertahap, diuji, dievaluasi, lalu diperluas. Pendekatan seperti itu lebih sesuai dengan prinsip manajemen risiko," ujarnya.

Di sisi lain, Achmad menyoroti konsekuensi fiskal program yang semakin besar. Berdasarkan proyeksi BGN, kebutuhan anggaran pada 2026 mencapai Rp 268 triliun, dengan sekitar Rp 248 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan Program MBG.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan pengukuran yang jelas terkait efektivitas, efisiensi, serta dampak program terhadap masyarakat.

"Anggaran yang besar bukan otomatis menunjukkan keberhasilan. Justru semakin besar anggarannya, semakin tinggi tuntutan akuntabilitas dan pembuktian manfaatnya," kata Achmad.

Baca Juga: BGN Kaji Refocusing Penerima Manfaat MBG, Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas

Ia menambahkan pemerintah juga perlu menjelaskan dampak fiskal dari program tersebut terhadap ruang belanja negara, termasuk potensi pengaruhnya terhadap sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.

Selain persoalan fiskal, Achmad menilai pelibatan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil masih relatif terbatas dalam perencanaan maupun pengawasan program.

Padahal, kondisi dan kebutuhan tiap daerah berbeda sehingga implementasi program memerlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Karena itu, ia mendorong evaluasi BGN mencakup aspek kelayakan fiskal, validitas data penerima manfaat, kesiapan dapur MBG, standar keamanan pangan, sistem pengadaan, pengawasan independen, hingga mekanisme pelibatan publik.

"Program dapat dijalankan kembali secara bertahap setelah standar minimum terpenuhi dan kesiapan pelaksana benar-benar terukur," ujarnya.

BGN sebelumnya menyatakan tengah menyiapkan evaluasi Program MBG. Namun hasil evaluasi tersebut belum dipublikasikan dan masih menunggu pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News