/2025/07/16/129803784.jpg "Begini Respons Menkeu Purbaya Terhadap Investigasi Dagang USTR AS")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana investigasi perdagangan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.
Pemeriksaan semacam itu, menurutnya, merupakan praktik yang lazim dalam dinamika hubungan dagang antarnegara."Investigasi itu hal yang biasa," kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Purbaya menjelaskan, salah satu alasan Indonesia kerap mencatat surplus perdagangan terhadap AS adalah adanya keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia, terutama dari sisi biaya tenaga kerja yang lebih rendah.
Baca Juga: Mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo Diperiksa Kejagung, Begini Respons Menkeu Purbaya
Kondisi ini membuat harga produk Indonesia relatif lebih kompetitif di pasar internasional.
Situasi tersebut, lanjutnya, secara alami menarik perhatian pemerintah AS karena neraca perdagangan kedua negara cenderung menguntungkan Indonesia.
Purbaya juga menanggapi potensi kenaikan tarif yang sering dikaitkan dengan investigasi perdagangan oleh AS.
Ia menegaskan dampaknya tidak akan terlalu besar selama kebijakan tarif diberlakukan secara setara terhadap negara-negara lain yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
Namun, ia mengingatkan tekanan akan terasa jika Indonesia dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. “Kalau perbedaannya sampai sekitar 10%, tentu akan berat bagi kita,” ujarnya.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Menkeu Purbaya Siapkan Kocok Ulang Pegawai Pajak
Meski demikian, pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai langkah efisiensi untuk menjaga daya saing ekspor apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. "Kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa," kata Purbaya.
Di tengah ketidakpastian kebijakan dagang global, ia tetap optimistis terhadap prospek perdagangan Indonesia. "Prospeknya ke depan tidak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US Trade," ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu (11/3/2026), pemerintahan Presiden AS Donald Trump meluncurkan penyelidikan terhadap praktik perdagangan yang dinilai tidak adil dari 16 mitra dagang utama, termasuk Indonesia.
Penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan Section 301 of the Trade Act of 1974, yang memberi kewenangan kepada United States Trade Representative (USTR) untuk menjatuhkan tarif atau langkah balasan lain terhadap negara yang dianggap merugikan produsen Amerika.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Pastikan Insentif Pajak Tak Dipangkas pada 2026
Pemerintah AS menilai sejumlah kebijakan perdagangan dari negara-negara tersebut berpotensi merugikan industri domestik mereka. Sebagian besar negara yang diselidiki diketahui memiliki surplus perdagangan barang dengan Amerika Serikat.
Data U.S. Census Bureau menunjukkan beberapa mitra dagang mencatat surplus besar pada 2025, antara lain Uni Eropa sebesar US$235,9 miliar dan China mencapai US$295,5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
