Begini Respons Kalangan Pengusaha Soal Wacana Penghentian Restitusi Pajak

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

Jika syarat formal terpenuhi dan terbukti terdapat kelebihan pembayaran, maka permohonan dapat disetujui. Sebaliknya, permohonan dapat ditolak jika tidak memenuhi ketentuan atau tengah dalam proses pemeriksaan maupun penegakan hukum.

RPMK juga mengatur batas waktu penyelesaian restitusi pendahuluan, yakni maksimal tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aturan ini sekaligus akan menggantikan sejumlah regulasi sebelumnya.

"Sebagai bagian dari pembaruan regulasi, RPMK ini akan mencabut dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya serta direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026," dikutip dari DJPP Kementerian Hukum.

Baca Juga: Aturan Restitusi Pajak Dirombak, Kepercayaan Wajib Pajak Jadi Taruhan

Melalui penyusunan aturan ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas regulasi, kepastian hukum bagi wajib pajak, serta perbaikan layanan perpajakan. 

Namun di saat yang sama, dunia usaha berharap kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan keberlangsungan bisnis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Pengamat Kritik Rencana Audit Restitusi Pajak Jumbo: Ganggu Dunia Usaha!

Nasional

Aturan Baru Restitusi Pajak Disiapkan, Dunia Usaha Soroti Risiko Ketidakpastian

Nasional

Pengamat: Restitusi Pajak Hak Wajib Pajak, Jangan Dipersulit

Nasional

Bikin Penerimaan Tertekan, Kemenkeu Bakal Evaluasi Skema Restitusi Pajak

Nasional

Wacana Setop Restitusi Pajak Menuai Kekhawatiran Dunia Usaha

Nasional

Wacana Tahan Restitusi Pajak, IKPI: Berisiko Gerus Kepercayaan Wajib Pajak