Pengamat Kritik Rencana Audit Restitusi Pajak Jumbo: Ganggu Dunia Usaha!

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengkritik wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengaudit wajib pajak dengan nilai restitusi besar. ​

Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar, menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha dan mengganggu iklim investasi.

Fajry menegaskan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak yang dijamin oleh ketentuan perpajakan. Karena itu, besarnya nilai restitusi seharusnya tidak otomatis menjadi dasar pemeriksaan.

"Kalau mereka yang memiliki restitusi besar menjadi sasaran pemeriksaan maka ini akan menjadi sinyal bagi wajib pajak untuk menahan pencairan restitusi, atau tidak sebesar dari yang seharusnya. Karena mereka pasti akan takut diperiksa," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Rabu (25/2).

Baca Juga: Kelas Menengah Menyusut, Penerimaan Pajak Karyawan Ikut Turun Awal Tahun

Ia menilai, kondisi tersebut justru berdampak buruk terhadap dunia usaha. Menurutnya, ketidakpastian dan rasa takut diperiksa hanya karena nilai restitusi besar bisa membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengajukan haknya, bahkan menahan likuiditas yang semestinya bisa diputar kembali untuk ekspansi bisnis.

"Ini buruk menurut saya. Ini mengganggu dunia usaha. Bagaimana ekonomi kita mau tumbuh tinggi? jika mesin pertumbuhannya malah dipersulit dan ditakut-takuti," katanya.

Selain itu, Fajry menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah masih berfokus pada intensifikasi, yakni mengejar penerimaan dari basis pajak yang sudah ada. Ia menyebut langkah tersebut sebagai "berburu di kebun binatang".

Menurutnya, pendekatan itu tidak sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan akan memperluas basis pajak melalui strategi ekstensifikasi.

"Yang dilakukan oleh Pemerintah adalah bentuk dari berburu di kebun binatang. Fokusnya masih dalam bentuk intensifikasi," Katanya.

Lebih jauh, Fajry juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan restitusi sebagai kambing hitam atas penurunan kinerja penerimaan pajak. Ia menilai, restitusi merupakan konsekuensi logis dari dinamika ekonomi dan kondisi industri.

Baca Juga: DPR Minta Tunda Pengadaan 105.000 Pikap Asal India, Begini Respon Agrinas Pangan

Fajry menekankan, audit pajak semestinya dilakukan berbasis risiko, bukan semata-mata karena nilai restitusi yang besar. Jika pemeriksaan hanya didasarkan pada nominal, menurutnya, pemerintah justru "offside" dan berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan.

"Harusnya audit itu berdasarkan risiko bukan bukan besaran restitusi dari wajib pajak. Pemerintah kembali offside menurut saya," tegasnya.

Sebelumnya, Purbaya memastikan bahwa pemerintah akan melakukan audit kepada wajib pajak penerima restitusi jumbo pada tahun lalu.

Langkah ini ditempuh karena nilai restitusi pada tahun lalu dinilai terlalu besar dan perlu ditelusuri lebih lanjut.

"Kita akan audit yang kelihatan besar-besar yang mencurigakan tahun lalu. Karena tahun lalu kita keluarin berapa tuh? Rp 360 triliun restitusinya. Menurut saya kebesaran. Saya akan lihat ada enggak yang main-main di situ," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, audit dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam proses pengembalian pajak tersebut. Ia menegaskan, tujuan utama kebijakan ini bukan semata-mata penindakan, melainkan pembenahan sistem ke depan.

Baca Juga: KPK Panggil Lagi Eks Menhub Budi Karya Jadi Saksi Kasus Korupsi DJKA

"Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya enggak hilang gitu. Dan perbaiki kondisi fiskal juga," tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), nilai restitusi pajak sepanjang 2025 mencapai Rp 361,2 triliun, meningkat 35,94% secara tahunan (year on year/YoY).

Selanjutnya: ASMINDO Jaga Akses Bahan Baku Premium dari AS untuk Dorong Ekspor Furnitur

Menarik Dibaca: Promo Alfamart Kebutuhan Dapur 16-28 Februari 2026, Bumbu-Kornet Diskon hingga 50%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Blacklist Penerima LPDP Penghina Negara

CELIOS Sebut RI Kalah Saing di ASEAN, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Mentok 5%

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Capai 5,07%