Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan melanjutkan pembenahan Ibu Kota setelah dirinya resmi menjadi Presiden mendatang. Lalu, apa yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk merealisasikan janji Jokowi itu?
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, Jokowi memang harus membayar utang, khususnya terkait penyelesaian masalah klise kemacetan dan banjir di Jakarta.
Untuk kemacetan, Kalla yakin akan berkurang setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM bersubsidi) nantinya.
"Kalau naikkan BBM, pasti Jakarta agak kurang macetnya. Pasti (warga) naik bus, kurangi naik motor, yang naik mobil pribadi naik bus," kata Kalla saat berkunjung ke Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu (3/9).
Kalla memperkirakan mass rapid transit (MRT) yang tengah dibangun tidak banyak peminat lantaran rencana rutenya baru Lebak Bulus-Kampung Bandan. Padahal, banyak warga yang beraktivitas di Jakarta, yang tinggal di kota sekitar seperti Bekasi, Depok. Menurut Kalla, jalur MRT mesti sepanjang 100 kilometer, minimal 85 kilometer melintasi Jakarta.
Langkah lain, kata Kalla, melakukan pembangunan permukiman secara vertikal. Salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta, kata dia, yakni terus berkurangnya wilayah resapan.
"Sekarang semua (air) lari ke sungai. Semalem saya bicara dengan Jokowi, bikin aturan semua orang harus bersihkan selokannya (rumah)," ucapnya.
Kalla lalu menyinggung sulitnya mengubah mental warga Jakarta. Ia bercerita pengalamannya mengunjungi daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur, ketika banjir. Ketika itu, Kalla datang untuk memberikan bantuan selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia.
Saat itu, Kalla menanyakan kepada para pengurus RT bagaimana jika dibangun rumah susun, lalu warga pindah. Warga menolak lantaran sudah tinggal sangat lama di sana. Apalagi, ketika banjir tiba, kata Kalla, mereka senang dapat makanan gratis.
"Saya terkejut dengar kata-kata itu. Solusinya harus tegas, bikin itu (rusun) kau pindah," kata Kalla.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, pasti ada protes dari warga ketika direlokasi. Namun, dia meyakini lama kelamanaan warga akan menikmati. Ia memberi contoh konversi minyak tanah ke gas dulu.
"Konversi minyak tanah ke gas banyak orang menolak. Lama-lama enak," kata Kalla. (Sandro Gatra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
