Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Namun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak bisa sendiri.
Dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang mencapai Rp 4.769 triliun selama lima tahun (2015-2019) sumber investasi pemerintah dari APBN dan APBD hanya sekitar 41,3% atau sebesar Rp 1.969 triliun.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah, mendorong BUMN dan partisipasi swasta untuk terlibat dalam investasi pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), pemerintah ingin mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menjadi investor infrastruktur di negaranya sendiri.
“Akan sangat baik kalau investor infrastruktur berasal dari Indonesia, tidak harus BUMN saja, tapi juga bisa perusahaan swasta,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam keterangannya, Senin (22/1).
Bahkan, karena infrastruktur merupakan salah satu bisnis yang paling menguntungkan kata Bambang, pemerintah juga mendorong koperasi bisa masuk ke infrastruktur. Masalahnya saat ini, masih berkembang paradigma masa lalu kalau infrastruktur pasti pemerintah.
Seolah-olah pembangunan infrastruktur bukan lahannya swasta atau koperasi. Dari masalah tersebut, kemudian pemerintah mulai intensif memperkenalkan dan mengedukasi bahwa ada bagian dari infrastruktur yang bisa dikerjakan swasta atau koperasi, yang tentunya visible dan profitable buat investornya.
Menurut Bambang, dalam mengundang investor pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak pilih-pilih atau memprioritaskan negara tertentu. Pastinya, pemerintah mengundang investor yang berminat dan punya kemampuan.
Baik kemampuan keuangan dan juga kombinasi kemampuan keuangan dan track record. Pemerintah tentunya, tentunya ingin investor yang masuk ke Indonesia merupakan investor yang sudah biasa dengan infrastruktur.
Makanya kalau Bappenas melakukan roadshow tujuan pertama adalah investor yang sudah biasa berinvestasi di infrastruktur baik di negaranya sendiri maupun di negara emerging seperti Indonesia.
“Jadi kita tidak pilih kasih dalam mengundang investor. Kita lihat siapa yang punya kemampuan, punya track record dan berminat, silahkan berpartisipasi untuk menjadi investor pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tegas Bambang.
Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan kunci di acara PINA Day 2018: Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama PINA, Kamis (18/1), Bambang Brodjonegoro, mengatakan pembangunan infrastruktur, diyakini sebagai kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.
Apabila kita ingin menjadi negara maju, kita membutuhkan banyak kelengkapan. Salah satu environment yang mendukung mengalirnya modal ke Indonesia dan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia adalah infrastruktur.
Sebagai contoh, apabila kita tidak address masalah kemacetan di Jakarta, lama kelamaan pertumbuhan akan semakin pelan, karena tidak ada input melalui modal dan infrastruktur yang dapat mendorong output atau pertumbuhan ekonomi. “Lama-lama, infrastruktur bukan lagi menjadi faktor pendukung, tetapi bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan,” ujarnya.
Berdasarkan rata-rata standar global, stok infrastruktur terhadap PDB adalah 70 %. Pada 2012 dan mungkin tidak berbeda jauh dengan kondisi saat ini, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih 32 %, di bawah standar global.
