Menkeu Purbaya: Gejolak Timur Tengah Tingkatkan Risiko Ekonomi dan Fiskal RI

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketidakpastian global kembali meningkat setelah meletus perang Iran versus Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ketidakpastian global yang meningkat pada akhir Februari 2026 seiring eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah itu berisiko terhadap perekonomian dan kondisi fiskal berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Menurut Purbaya, dinamika konflik di kawasan tersebut memicu gangguan pada rantai pasok energi global. Penutupan Selat Hormuz, misalnya, turut memengaruhi suplai energi dunia dan mendorong lonjakan harga sejumlah komoditas, terutama minyak.

“Pada akhir Februari ketidakpastian global kembali meningkat akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang sangat dinamis dan berisiko tinggi bagi perekonomian dan fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia,” ujar Purbaya dalam konfrensi pers APBN KiTa Edisi Maret, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga: Purbaya Klaim Daya Beli Masyarakat Membaik Jelang Lebaran

Ketidakpastian tersebut, kata dia, juga tercermin dari meningkatnya sikap risk off di pasar keuangan global. Kondisi ini ditandai oleh volatilitas tinggi pada indeks pasar keuangan, pergeseran investor ke aset aman atau safe haven, penguatan indeks dolar Amerika Serikat (DXY), serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun (US Treasury).

Bagi Indonesia, dampak dari situasi global tersebut dapat ditransmisikan melalui beberapa jalur yang perlu diwaspadai.

Dari sisi perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia. Kondisi ini dapat menekan surplus neraca perdagangan sekaligus memengaruhi neraca pembayaran.

Sementara dari jalur pasar keuangan, ketidakpastian global berpotensi memicu arus keluar modal (capital outflow). Tekanan ini dapat berdampak pada pasar saham, pasar obligasi, hingga nilai tukar rupiah, serta berpotensi meningkatkan biaya pendanaan (cost of fund).

Di sisi lain, dari jalur fiskal, Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi gejolak eksternal.

Baca Juga: Pemerintah Tarik Sebagian Surplus BI ke Kas Negara, Ini Kekhawatiran Ekonom

Meski demikian, pemerintah juga perlu mewaspadai potensi kenaikan beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang di tengah situasi global yang tidak menentu. Di sisi lain, pemerintah juga melihat peluang tambahan penerimaan dari komoditas unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan nikel.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan global secara ketat dan memastikan instrumen APBN dapat bekerja secara responsif.

“Pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat dan memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, serta menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News