Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Ekonomi buka suara terkait adanya modus baru bagi pemerintah daerah (pemda) yang mengakali data inflasi.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa modus tersebut terjadi karena adanya insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi.
Dengan begitu, pemda akan berlomba-lomba untuk membuat angka inflasi jadi terkendali dan/atau seolah-olah terkendali.
"Angka inflasi bisa digiring untuk rendah dengan intervensi di titik tertentu oleh pemda. Namun, di titik lainnya harga akan cukup tinggi. Maka dari itu, kita kadang jumpai harga di pasar A jauh lebih rendah dibandingkan di pasar B. Jadi memang sudah di-setting," ujar Huda kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).
Baca Juga: Banyak Pemda Akali Data Inflasi, Kemenko Perekonomian Buka Suara
Oleh karena itu, ia menilai, sudah seharusnya pengendalian inflasi tetap berjalan dengan tanpa iming-iming ada insentif untuk pemda yang berhasil mengendalikan inflasi.
"Saya merasa seharusnya pengendalian inflasi tetap jalan dengan baik kendati tidak ada insentif bagi pemerintah daerah karena memang sudah ada kewajiban mereka untuk mengendalikan harga untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Namun, Huda mengungkapkan, praktik tersebut sebenarnya sudah biasa dilakukan terlebih ketika ada kunjungan kepala negara ke beberapa kota. Pada saat kunjungan, barang tersedia dan harga terkendali dengan tingkat yang rendah. Namun satu minggu kemudian, barang di pasar tersebut sudah langka dan harga kembali melonjak.
"Jadi ketika Jokowi berkunjung dan klaim harga terkendali, itu semua sudah di-setting baik dari pemerintah pusat maupun daerah," imbuh Huda.
Huda menyebut, jika praktik mengakali data inflasi itu terus terjadi maka pengambilan kebijakan akan berantakan dan tidak sesuai dengan realitas di masyarakat.
"Orang yang seharusnya butuh intervensi pemerintah dalam mengakses barang, akan sangat kesulitan ke depan. Harga yang terjadi di masyarakat tidak tercermin oleh based data kebijakan," imbuhnya.
Baca Juga: Mendagri Ungkap Modus-Modus Kepala Daerah Akali Inflasi
Selain itu, kata Huda, akibat data inflasi yang diakali, maka masyarakat tidak akan percaya lagi bahwa pemerintah sudah bertindak untuk mengendalikan inflasi.
"Orang akan lebih percaya bahwa tidak ada penindakan dari pemerintah soal intervensi harga," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah.
Tito menjelaskan, selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerahnya.
Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.
"Tapi sekarang saya temui modus baru, jadi kepala daerah ini mendatangi kantor BPS di daerahnya masing-masing, untuk minta tolong angkanya dibuat jadi bagus," ungkap Tito dalam Youtube BPS Statistic dikutip Senin (30/9).
Tito mengatakan modus tersebut saat ini umum dilakukan para kepala daerah untuk utak-atik data inflasi daerahnya. Hal itu dilakukan guna mendapatkan insentif pengendalian inflasi daerah dari pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
