Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono buka suara terkait isu yang beredar mengenai banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang mengakali data inflasi.
Susiwijono menegaskan bahwa angka inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statitik (BPS) sebenarnya angka yang sudah terukur sehingga tidak mudah untuk diakali.
Hal ini mengingat BPS memiliki indikator parameter yang sudah terukur dan teruji.
Baca Juga: Mendagri Ungkap Modus-Modus Kepala Daerah Akali Inflasi
"Mau diakali kayak apapun mekanisme pengukurannya kan ada. Sah-sah saja sebenarnya karena itu bukan ngakali, karena itu kan ada paramater indikatornya," ujar Susiwijono kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/9).
Kendati begitu, ia mengingatkan setiap pemda untuk selalu menjaga angka inflasi di level terkendali.
"Jadi kan inflasi itu memang harus kita kendalikan sehingga tidak membebani masyarakat," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah.
Tito menjelaskan, selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerahnya.
Baca Juga: Ekonom Proyeksi Kembali Terjadi Deflasi di September 2024
Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.
"Tapi sekarang saya temui modus baru, jadi kepala daerah ini mendatangi kantor BPS di daerahnya masing-masing, untuk minta tolong angkanya dibuat jadi bagus," ungkap Tito dalam Youtube BPS Statistic dikutip Senin (30/9).
Tito mengatakan modus tersebut saat ini umum dilakukan para kepala daerah untuk utak-atik data inflasi daerahnya. Hal itu dilakukan guna mendapatkan insentif pengendalian inflasi daerah dari pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
