kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.537.000   -4.000   -0,16%
  • USD/IDR 18.189   15,00   0,08%
  • IDX 4.920   15,48   0,32%
  • KOMPAS100 632   2,75   0,44%
  • LQ45 501   3,97   0,80%
  • ISSI 163   -0,60   -0,36%
  • IDX30 283   2,68   0,96%
  • IDXHIDIV20 382   4,30   1,14%
  • IDX80 73   0,29   0,40%
  • IDXV30 106   0,87   0,82%
  • IDXQ30 95   1,13   1,20%

Banyak investor minat, pemerintah siapkan tiga skema pendanaan ibukota baru


Kamis, 27 Februari 2020 / 10:00 WIB


Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

Alokasi anggaran pembangunan ibukota baru berasal dari tiga sumber yakni:

Pertama, skema pendanaan ibukota baru melalui APBN dengan total Rp 93,5 triliun atau 19,2% dari total kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota baru. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan srana di ibukota baru, meliputi:

Baca Juga: Bandara di ibu kota baru akan dibangun akhir 2021, Kemenhub adakan sayembara desain

  • Infrastruktur dasar di wilayah ibukota baru
  • Pembangunan istana negara dan bangunan strategis Polri dan TNI
  • Rumah Dinas ASN/TNI/Polri
  • Pengadaan Lahan di sekitar ibukota baru
  • Ruang Terbuka Hijau
  • Pangkalan Militer untu sistem pertahanan di ibukota baru

Kedua pendanaan pemindahan ibukota dari Jakarta ke ibukota baru menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU. Skema ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 265,2 triliun atau 54,6% dari total biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun ibukota baru tersebut.

Baca Juga: Sebanyak 30 investor minat investasi di ibukota baru, ini negara-negara asal mereka

Pendanaan dengan skema KPBU ini akan digunakan untuk membangun diantaranya:

  • Gedung eksekutif, legislative, dan yudikatif
  • Pembangunan infrastruktur (di luar yang dicakup APBN)
  • Saranan pendidikan dan kesehatan
  • Museum dan Lembaga Pemasyarakatan
  • Sarana dan prasarana penunjang lainnnya di ibukota baru.

SELANJUTNYA>>>




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×