Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan tanggapan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Berbagai tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 yang digelar hari ini, Selasa (28/5) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Masing-masing juru bicara dari 10 fraksi menyampaikan kritik dan masukan terhadap dasar yang akan menjadi acuan RAPBN 2020.
Target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,3% hingga 5,6% menjadi salah satu sorotan utama seluruh fraksi. Beberapa fraksi menilai target tersebut terlalu optimistis di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global serta belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir.
Juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Sukamta mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan pemerintah untuk 2020 di satu sisi lebih rendah dibandingkan pengajuan tahun sebelumnya 5,4%-5,8%.
"Hal ini menunjukkan pemerintah semakin tidak optimistis terhadap kinerja ekonomi tahun depan. Tapi, pemerintah periode sekarang juga selama ini tidak bisa mencapai target pertumbuhan yang dijanjikan yaitu 7%," ujarnya.
Fraksi PKS menyampaikan, rata-rata realisasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga kuartal I-2019 hanya 5%. Menurut PKS, pemerintahan Jokowi gagal memenuhi janji ekonominya sehingga berdampak pada indikator-indikator kesejahteraan rakyat seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih sedikit.
"Fraksi PKS meminta pemerintah menyampaikan target dengan rentang yang lebih realistis terutama mengingat target pertumbuhan yang dirumuskan pemerintah dalam APBN selalu gagal tercapai," lanjutnya.
Selain itu, PKS juga meminta pemerintah memprioritaskan kualitas pertumbuhan, terutama dalam hal pemberdayaan sektor riil, peningkatan daya beli rakyat, dan perbaikan daya saing ekonomi nasional. Pasalnya, peringkat daya saing Indonesia secara global masih rendah yaitu ke-45 dari 140 negara.
Target kemiskinan 2020 sebesar 8,5%-9% perlu ditetapkan lebih agresif dan perlu diikuti upaya serius pemerintah untuk mencapainya. Pengurangan angka kemiskinan era pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari memuaskan karena bergerak lambat meski sudah di bawah 10%," ujar Sukamta.
Senada, Juru bicara fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian menagatakan, pemerintah perlu upaya sangat ekstra untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 5,6% di tahun 2020.
Ia mengakui, pemerintah memang perlu tetap mempertimbangkan situasi ekonomi global seperti perang dagang AS dan China, dinamika Brexit, serta krisis di Turki dan Argentina sebagai bagian dari faktor eksternal.
