Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN menargetkan penyelesaian substantif ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada tahun 2025.
Kesepakatan ini mengemuka dalam Pertemuan High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) ke-48 yang berlangsung belum lama ini di Malaysia.
DEFA merupakan inisiatif strategis untuk membentuk kerangka regulasi bersama yang menyelaraskan kebijakan ekonomi digital di kawasan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital ASEAN.
Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang juga menjabat sebagai Ketua Delegasi RI, menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong penyelesaian DEFA tahun ini.
Baca Juga: Biaya Logistik Indonesia Tertinggi di ASEAN, Asosiasi Logistik Ungkap Penyebabnya
“DEFA dapat menjadi terobosan bagi ASEAN dalam merespon tantangan global, dan penyelesaian DEFA akan menjadi penanda kesiapan kawasan dalam menyambut era kolaborasi ekonomi digital yang terbuka untuk semua pihak. Inisiatif ini bukan sekadar dokumen, melainkan fondasi masa depan ASEAN sebagai kawasan terbuka dan adaptif terhadap transformasi digital,” ujarnya dikutip Selasa (12/8/2025).
Hingga saat ini, proses perundingan DEFA telah mencapai penyelesaian sekitar 55% dari total paragraf substantif. ASEAN menargetkan penyelesaian substantif minimal 70% untuk memastikan kemajuan nyata dalam negosiasi.
“Adapun penyelesaian secara substansial akan mempertimbangkan indikator nominal dan substantif yang setidaknya mencapai 70% dari total paragraf. Paragraf-paragraf tersebut meliputi isu penting seperti Transaksi Elektronik, Artificial Intelligence (AI), Kerja Sama Keamanan Siber, hingga Pengembangan Talenta Digital,” jelas Edi.
Sebagai inisiator peluncuran negosiasi DEFA pada Keketuaan Indonesia tahun 2023, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dengan mendorong fleksibilitas dalam proses negosiasi. Hal ini sejalan dengan upaya mempercepat penyelesaian DEFA sebagai salah satu Priority Economic Deliverables (PED) Malaysia di tahun 2025.
Baca Juga: Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Digital ASEAN lewat Optimasi AI
“Perlu kita sadari bersama, saat ini dinamika kecerdasan buatan dan mobilitas data berkembang sangat cepat, ASEAN harus fleksibel dan memiliki semangat yang sama dalam pelaksanaan negosiasi guna mempercepat penyelesaian perundingan DEFA tahun ini. Hal ini sangat esensial agar ASEAN dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital yang sedang meningkat secara global, dan dunia saat ini memandang ASEAN,” ujar Edi.
Pertemuan HLTF-EI ke-48 juga menyepakati bahwa rekomendasi strategis mengenai percepatan negosiasi DEFA akan disampaikan kepada para Menteri Ekonomi ASEAN. Targetnya, DEFA dapat ditandatangani secara penuh pada 2026 saat Filipina memegang Keketuaan ASEAN.
“Terlebih lagi, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian penuh negosiasi dan penandatanganan DEFA dapat dilakukan tahun depan pada saat Filipina memegang Keketuaan ASEAN 2026,” tutur Deputi Edi.
Selain isu DEFA, HLTF-EI ke-48 juga membahas tantangan ekonomi global, ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, serta penyusunan ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026–2030 sebagai bagian dari Visi ASEAN Pasca 2025.
Pertemuan ditutup dengan serah terima simbolis keketuaan HLTF-EI dari Malaysia kepada Filipina. Delegasi Indonesia juga diwakili oleh perwakilan dari Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional Kemenko Perekonomian dan Konsulat Jenderal RI Johor Bahru.
Baca Juga: Mayoritas Negara ASEAN Dapat Tarif 19% dari AS, Apa Pengaruhnya ke Indonesia?
Selanjutnya: Peran Perempuan untuk Keluarga Lawan Demam Berdarah Dengue
Menarik Dibaca: Peran Perempuan untuk Keluarga Lawan Demam Berdarah Dengue
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
