Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Dunia memperkirakan, utang pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai 40,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, meningkat bila dibandingkan 2024 yang sebesar 29,2% dari PDB.
Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk The Macro Poverty Outlook (MPO) khusus Indonesia edisi April 2025, disebutkan pengeluaran akan meningkat untuk mengakomodasi program-program prioritas baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga menyebabkan utang meningkat.
Dengan meningkatnya utang menjadi 40,1% dari PDB, Bank Dunia memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 Indonesia akan melebar menjadi 2,7% dari PDB, meningkat dari target sebesar 2,53% dari PDB.
“Pengeluaran diproyeksikan untuk mengakomodasi program-program prioritas baru, yang akan meningkatkan defisit fiskal hingga 2,7% dari PDB,” mengutip laporan tersebut, Jumat (25/3).
Baca Juga: IMF Proyeksi Rasio Utang Indonesia Naik pada 2025, Ekonom Beberkan Penyebabnya
Bank Dunia menyebut, belanja APBN Indonesia akan beralih lebih banyak dialokasikan untuk belanja sosial, termasuk merealisasikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun peningkatan utang akan lebih banyak meningkat dalam bentuk pinjaman, yang diperkirakan mendorong pembayaran bunga pinjamannya hingga 19% dari total pendapatan negara.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan berencana menambah utang baru atau pembiayaan utang sebesar Rp 775,86 triliun pada 2025.
Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025.
Target pembiayaan utang pada 2025 tercatat meningkat 19,71% dari target pembiayaan utang tahun ini yang mencapai Rp 648,1 triliun.
Pembiayaan utang tahun depan terdiri dari, pertama, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto Rp 642,56 triliun, atau turun dari target penerbitan SBN tahun ini Rp 666,4 triliun.
Kedua, berasal dari pinjaman neto mencapai Rp 133,3 triliun, atau meningkat tajam dari tahun ini dengan target sebesar Rp 18,4 triliun.
Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri (bruto) Rp 11,77 triliun, dengan sebagian digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri Rp 6,6 miliar. Artinya pemerintah hanya menggunakan pinjaman dalam negeri Rp 5,17 triliun saja.
Baca Juga: IMF Ramal Rasio Utang Indonesia Naik Tahun Depan, Lalu Akan Terus Turun Hingga 2029
Selanjutnya, berasal dari pinjaman luar negeri (neto) Rp 128,13 triliun, terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) Rp 216,49 triliun, dan akan digunakan untuk membayar cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 88,36 triliun.
Artinya pemerintah hanya akan menggunakan anggaran Rp 128,13 triliun untuk keperluan belanja dalam negeri.
Di antaranya, sebesar Rp 80 triliun berbentuk pinjaman tunai, lalu pinjaman kegiatan terdiri dari Rp 125,52 untuk kegiatan K/L pusat, dan Rp 1,59 triliun untuk kegiatan diterushibahkan. Terakhir pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda Rp 9,3 triliun.
Selanjutnya: Setelah IMF, Bank Dunia Juga Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Jadi 4,7%
Menarik Dibaca: Darah Tinggi Tidak Boleh Makan Apa Saja? Ini 9 Pantangannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
