Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Wahyu T.Rahmawati
JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) melaporkan hasil pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Selasa (11/7).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsuddin mengatakan, Banggar telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan pemerintah sejak 6 Juni hingga 5 Juli 2017. Dari pembahasan tersebut, telah disepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018
Asumsi dasar makro yang disepakati, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,6%, inflasi 2,5%-4,5%, kurs rupiah di kisaran Rp 13.300-Rp 13.500 per dollar Amerika Serikat (AS), dan tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan 4,8%-5,6%.
Sementara harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Prices atau ICP) disepakati sebesar US$ 45-U$ 55 per barel, lifting mintak 771-815 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.
Tak hanya itu, Banggar dan pemerintah juga menyepakati target pembangunan tahun 2018 yang meliputi, tingkat pengangguran sebesar 5%-5,3%, angka kemiskinan 9,5-10, gini ratio 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,5.
"Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan perluasan kesempatan kerja," kata Azis dalam pidatonya, Selasa siang.
Lebih lanjut menurutnya, dibutuhkan kesempatan kerja baru yang berkualitas dan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada level 5%-5,3%. Penurunan pengangguran selanjutnya diharapkan membawa implikasi pada penurunan tingkat kemiskinan sehingga berada di kisaran 9,5-10.
Pimpinan Rapat Paripurna Taufik Kurniawan mengakatan bahwa kesepakatan tersebut akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBN 2018 nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
