Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Oleh karena itu, pemerintah harus mempelajari, dan mengembangkan best practice dari negara peers yang berada di level 1% hingga 3%.
"Pimpinan Banggar DPR berharap, suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di nota keuangan RAPBN 2025, setidaknya di rata rata 6,9%, dan ke depan di dorong bisa lebih rendah lagi, serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah," tegas Said.
Said juga menyoroti masalah menurunnya lifting minyak dan gas bumi yang terjadi setiap tahunnya.
Ia menyebut, pada rentang waktu 2015-2023 jumlah kumulatif defisit perdagangan minyak mentah sebesar US$ 147,3 miliar. Hal ini terjadi lantaran produksi minyak mentah terus menurun, dan tingkat konsumsi semakin tinggi.
Baca Juga: Ekonom BSI Proyeksi BI Pertahankan Suku Bunga Acuan pada Pertemuan Agustus 2024
"Kita perlu mempertimbangkan untuk meletakkan target bauran energi baru dan terbarukan sebagai indikator strategis pembangunan dalam APBN.
Langkah ini untuk mengukur kebijakan transformasi energi kita tiap tahun, sebab akan memiliki pengaruh atas kebijakan fiskal ke depan," kata Said.
Sementara dari isu pembangunan, ia menyebut, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial harus diletakkan tinggi dalam konstitusi. Dengan demikian, agenda menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial harus diutamakan.
Baca Juga: Ekonom Wanti-Wanti Risiko Bila BI Turunkan Suku Bunga di Agustus 2024
Pada pembicaraan pendahuluan antara Banggar DPR dan pemerintah menyepakati tingkat kemiskinan 7-8%, dan rasio gini 0,379 – 0,382, serta kemiskinan ekstrim nol persen.
"Pimpinan Banggar DPR berharap menyepakati indikator kemiskinan dan rasio gini yang berada di angka bawah atas kesepakatan di atas," pungkas Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
