Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru (new normal) yang dinilai produktif dan juga aman dari penularan wabah Corona (Covid-19).
Di dalam kajian tersebut, ada dua program yang dirancang secara bersamaan, yaitu Exit-Strategy Covid-19 yang dimulai secara bertahap pada setiap fase pembukaan ekonomi, serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020.
Baca Juga: Lelang motor listrik Jokowi: Dimenangkan buruh bangunan, didapat putra Hary Tanoe
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, mengimbau kepada pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mempertimbangkan dan mengkaji secara mendalam, sebelum melaksanakan fase new normal. Pasalnya, saat ini kenaikan kasus Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.
"Kajian dan pertimbangan ini sebaiknya dilakukan demi mencegah bertambahnya kasus Covid-19 dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas," ujar Bambang di dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5).
Bambang juga mendorong pemerintah dan gugus tugas untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga: Dikira dapat hadiah, M.Nuh tak tahu memenangkan lelang motor listrik Rp 2,5 miliar
Setelah itu, barulah pemerintah dapat menjadikan hasil dari evaluasi tersebut untuk menentukan apakah fase new normal bisa atau tidak diterapkan secara optimal di berbagai daerah tersebut.
Kemudian, Bambang juga mengimbau agar pemerintah memiliki basis data yang valid untuk menjadi dasar keluarnya kebijakan baru terkait dengan fase new normal, serta dapat memaparkan penjelasannya kepada masyarakat agar dapat terbentuk satu visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan new normal.
"Saya mendorong pemerintah dan gugus tugas untuk mengkaji lagi secara mendalam terkait seluruh aspek dalam kebijakan new normal sambil melakukan pemetaan, sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan dalam mengeluarkan kebijakan," kata Bambang.
Baca Juga: Bamsoet minta maaf konser amal Covid-19 abaikan protokol kesehatan
Lebih lanjut, Bambang menyarankan agar pemerintah dan gugus tugas dapat melibatkan akademisi yang termasuk sebagai birokrat pembuat kebijakan, untuk berperan aktif dalam membangun kapasitas dan kapabilitas saat membuat kebijakan.
Menurut dia, hal ini dilakukan agar basis data dan indikator yang digunakan bisa valid, sehingga manfaat dari kebijakan new normal dapat dilakukan secara efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
