Reporter: Agung Hidayat | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pandemi Covid19, bangsa Indonesia akan memasuki tatanan baru yang jarang terjadi di sepanjang sejarah, yakni gelaran pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang untuk memilih kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas meyakini dan optimis pilkada serentak tersebut bisa berjalan dengan tertib dan lancar walaupun di tengah pandemi Covid19.
Lebih lanjut Azwar mengatakan pemilihan serentak 2020 akan menjadi tantangan tersendiri bagi para kepala daerah, KPU, Kemendagri serta multi pihak untuk bisa menggelar pilkada sesuai perundang-undangan namun tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk memastikan keamanan, kesehatan dan keselamatan semua yang terlibat dari ancaman pandemi Covid19.
Baca Juga: Kemendagri imbau pemda bantu kelancaran pelaksanaan pilkada
“Kita belum tahu sampai kapan Covid-19 ini akan berakhir. Tapi dalam waktu yang bersamaan demokrasi juga harus terus berjalan dan tidak boleh terhenti dengan alasan Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6).
Ia pun memberikan apresiasi yang setingi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kesungguhan para bupati dalam memerangi pandemi Covid19.
Ia berujar, “tentu di sana-sini masih banyak kekurangan karena terbatasnya anggaran, karena masalah-masalah yang timbul dari Covid19, tapi kita tidak sendirian karena kita tahu tidak ada satupun negara yang tidak tergagap-gagap dalam mengatasi Covid19 ini," sebut Azwar.
Di sisi lain, Ahmad Dolli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pilkada serentak 2020 memang berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya.
“Untuk itulah kami sedang mempersiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi pegangan dan panduan teknis pelaksanaan pilkada. Ada dua prinsip penerapan yang menjadi perhatian utama, prinsip pertama yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan prinsip kedua yakni tetap menjaga prinsip-prisnip pelaksanaan demokrasi dalam pilkada serentak 2020,” imbuhnya.
Ahmad Dolli menyebutkan ada 3 indikator prinsip demokrasi bisa ditegakkan walau dalam pandemi Covid19; pertama, tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi; kedua tingkat kecurangan harus ditekan dengan adanya kemungkinan munculnya modus-modus baru dan ketiga adanya fasilitasi agar para calon kepala daerah bisa menyampaikan program visi dan misinya secara adil dan proporsional.
Dari pihak KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi khusus yang menyangkut protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020.
“Peraturan tentang protokol kesehatan ini tidak hanya di tahap pemilihan dan penghitungan suara saja, namun ini berlaku untuk semua tahapan dari verifikasi faktual, penyusunan daftar pemilih, proses kampanyenya hingga rekapitulasi penghitungan suara,” jelasnya.
Sementara itu, Plh Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Cahyo Ariawan mengatakan pemilihan serentak 2020 akan ada 4 tantangan. Cahyo menyebut empat tantangan tersebut; pertama soal netralitas, profesionalitas dan integrasi penyelenggara maupun aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: Komisi II DPR setujui Perppu 2/2020 tentang pilkada jadi UU
Kedua, potensi maraknya ujaran kebencian dan hoaks sebagai komoditas dalam pelaksanaan pilkada; ketiga, politik identitas pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada; keempat yaitu fanatisme kelompok yang berpotensi menimbulkan perpecahan luar biasa pada masyarakat.
Hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama, imbuh Cahyo, dalam setiap tahapan pilkada serentak nantinya tetap memperhatikan masalah protokol kesehatan dan kedisiplinan masyarakat.
"Pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bukan hanya soal bagaimana kita menghadapi penyebaran virus tersebut, namun juga menuntut perlu adanya perbaikan maupun pencegahan," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
