Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Cahyo Ariawan mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk membantu kelancaraan pelaksanaan pilkada serentak.
Cahyo mengatakan, bentuk bantuan dan fasilitasi pemda antara lain. Pertama, penugasan personel pada sekretariat panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan dan panitia pemungutan suara (PPS).
Kedua, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS. Ketiga, pelaksanaan sosialisasi. Keempat, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
Baca Juga: Komisi II DPR setujui Perppu 2/2020 tentang pilkada jadi UU
Kelima, kelancaran transportasi pengiriman logistic. Keenam, pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu. Ketujuh, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. Hal ini sesuai yang terdapat dalam UU Pemilu.
“Hal ini dikoordinaikan dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah,” kata Cahyo dalam diskusi virtual, Selasa (30/6).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengakui adanya sejumlah kekhawatiran sejumlah pihak terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Meski begitu, KPU tengah membuat Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada ditengah pandemi dengan penerapan protokol kesehatan sesuai prosedur.
“Pada prinsipnya, kualitas pilkada tidak boleh sama sekali dikorbankan, jangan sampai karena pandemi kalau ada kekurangan-kekurangan dikit bolehlah, tidak seperti itu, kita tidak boleh mendiscount kualitas demokrasi kita, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ucap dia.
Senada, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Dolly Kurnia Tanjung mengatakan, DPR mendukung penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi. Asalkan penyelenggaraan itu memperhatikan penerapan protokol kesehatan dan menjaga prinsip demokrasi berjalan.
Prinsip demokrasi itu diantaranya terkait tingkat partisipasi pemilih, tingkat kecurangan yang harus ditekan dan sosialisasi agar pemilih dapat mengetahui visi, misi, dan program yang diusung para calon kepala daerah.
Baca Juga: 19 daerah di Jawa Timur sudah siap pilkada serentak di masa pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
