Apa Itu Universitas Republik Indonesia? Ini Institusi Baru Bentukan Presiden Prabowo

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - Mengenal Universitas Republik Indonesia yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo. Publik tengah ramai dengan perbincangan pelantikan Guberner dan Wakil Gubernur URI.

Mengutip laman Presidenri.go.id, Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) sekaligus Kepala Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) di di Istana Negara, Rabu (22/7).

Sementara itu, nama Prof. Yos Sunitiyoso juga dilantik sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Baca Juga: Tiba di Tokyo, Presiden Prabowo Memulai Kunjungan Resmi Perdana ke Jepang

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Prosesi berlangsung di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Lalu, apa sebenarnya Universitas Republik Indonesia (URI) dan apa tujuannya? Simak informasi mengenai institusi pendidikan baru tersebut.

Baca Juga: Presiden Prabowo Groundbreaking 10 Gudang Pangan Polri & Luncurkan 166 SPPG di Tuban

Apa Itu Universitas Republik Indonesia?

Melansir laman Setneg RI, Universitas Republik Indonesia (URI) merupakan institusi pendidikan yang baru dibentuk pemerintah sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul di bidang kepemimpinan, pemerintahan, dan kebangsaan.

Keberadaan URI mulai menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan universitas tersebut di Istana Negara pada 22 Juli 2026.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya operasional kepemimpinan Universitas Republik Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan lembaga pendidikan tersebut melalui badan khusus yang menangani pendidikan kebangsaan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk

Tujuan Universitas Republik Indonesia

URI dibentuk untuk mendukung penguatan pendidikan kebangsaan dan mencetak sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta wawasan kebangsaan yang kuat.

Meski rincian akademik dan kurikulum belum diumumkan, keberadaan universitas ini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) yang juga dipimpin oleh Gubernur URI.

Sehingga, struktur URI dirancang sebagai institusi dengan karakter khusus yang berbeda dari perguruan tinggi negeri maupun swasta pada umumnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bicara Soal Mekanisme Pergantian Pemerintahan, Ada Apa?

Pembentukan Lembaga Baru

Pemerintah segera membentuk Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) yang berada di bawah kewenangan Gubernur URI yang akan membawahi tiga institusi.

Tiga institusi tersebut antara lain Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.

Terkait integrasi dan pengembangan LAN, Donny menjelaskan bahwa ke depan fungsi lembaga tersebut akan diperluas, tidak hanya untuk pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga mencakup pembinaan dan pendidikan bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga: Presiden Prabowo Mengklaim Pemerintahannya Efektif dalam 1,5 Tahun Pertama

Apakah URI Menerima Mahasiswa?

Hingga pengumuman pelantikan pimpinan pada Juli 2026, pemerintah belum mengumumkan jadwal penerimaan mahasiswa baru, lokasi kampus, program studi, maupun mekanisme seleksi Universitas Republik Indonesia.

Informasi yang tersedia saat ini masih berfokus pada pembentukan struktur kepemimpinan melalui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur URI di Istana Negara.

Dengan demikian, masyarakat yang berminat mengikuti perkembangan Universitas Republik Indonesia masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai pembukaan kampus, sistem pendidikan, serta proses penerimaan mahasiswa di masa mendatang.

Tonton: Heboh Dikritik DPR, Lemhannas Batal Kirim 25 Kepala Daerah ke Singapura, Diganti Kelas Daring

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News