Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka merelaksasi peraturan perundangan dalam menghadapi Covid-19, serta mengantisipasi krisis ekonomi dan keuangan.
Perrpu yang resmi diundangkan pada 31 Maret itu salah satunya mengatur tentang perluasan kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Bank Indonesia.
Baca Juga: Gara-gara corona, OJK bisa paksa konsolidasi LJK dan beri sanksi pidana
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, Perppu menetapkan enam kewenangan BI saat ini.
Pertama, memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik.
Kedua, memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK.
Ketiga, membeli Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19 atau nantinya disebut Pandemic Bonds.
Baca Juga: Sri Mulyani: Tahun ini tarif PPh Badan bakal turun jadi 22%
“Jadi dalam hal pasar sudah tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN/SBSN, dan menyebabkan suku bunga menjadi terlalu tinggi atau tidak rasional, maka di situlah BI bisa membeli di pasar perdana sebagai last lender,” tandas Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (1/4).
Keempat, membeli atau melakukan repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik.
“Ini langkah antisipatif, belum tentu terjadi. Tapi kalaupun LPS memerlukan likuiditas lebih dalam menangani masalah perbankan, BI sebagai antisipasi diperbolehkan beblei repo surat berharga milik LPS,” sambung Perry.
Kelima, mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan. “Misalnya, kewajiban bagi eksportir dalam negeri untuk kita minta mengkonversikan devisanya ke rupiah, jika memang diperlukan,” tutur Perry.
Baca Juga: Bank Indonesia berpeluang biayai defisit APBN karena wabah corona, caranya?
Adapun, ketentuan mengenai kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa tersebut akan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia.
Terakhir, memberikan akses pendanaan kepada korporasi dan swasta dengan cara repo SUN atau SBSN yang dimiliki korporasi atau swasta melalui perbankan.
Perry menegaskan bahwa perluasan kewenangan BI melalui Perppu dilakukan sebagai bentuk antisipasi untuk memberikan keyakinan pada pelaku ekonomi, pasar, dan masyarakat. Ia memastikan, BI bersama pemerintah, OJK, dan LPS berupaya sekuat tenaga agar krisis kesehatan Covid-19 ini tidak berdampak hingga menjadi skenario terburuk.
Baca Juga: Kalau perlu, LPS akan jamin simpanan di atas Rp 2 miliar
"Tentu sangat berisiko kalau kita baru melakukan langkah-langkah setelah situasi sudah memburuk. Kita berusaha agar skenario terburuk tidak terjadi, tetapi seumpamanya pun terjadi, kewenangan-kewenangan sudah disiapkan lewat Perppu ini," tandas Perry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
