Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar memangkas dana untuk pendidikan kedinasan.
Sebab, kata dia, anggaran pendidikan kedinasan sangat besar, yakni mencapai Rp 104,5 triliun per tahun, atau sebesar 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN.
Padahal, yang menikmati sekolah kedinasan per tahunnya hanya 13.000 orang.
Sementara itu, untuk pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, hanya mendapatkan anggaran Rp 91,2 triliun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN, meski jumlah siswanya sangat besar, mencapai 62 juta orang. B
Baca Juga: Sri Mulyani Pangkas Anggaran Transfer ke Daerah, Pemda Diminta Lakukan Ini
Hal tersebut disampaikan Mekeng dalam rapat Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani, Bappenas, hingga Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025) malam.
"Pendidikan dasar sampai menengah itu Rp 33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati? Kurang lebih 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp 104,5 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya 13.000 orang. Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan," ujar Mekeng.
Mekeng mencatat, alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat.
Pada tahun 2020, tercatat sebesar Rp 542,82 triliun, sedangkan anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp 724,2 triliun.
Namun, dia merasa heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat, berhubung sasaran penerimanya kurang tepat.
Baca Juga: Ketua Komisi XI DPR Minta Sri Mulyani Segera Cari Pengganti Dirjen Anggaran
"Yang pendidikan kedinasan dikecilin saja dulu. Kasih yang formal supaya tahun 2035-2045, kita bisa mencapai Indonesia Emas dan bukan Indonesia Cemas," ujar dia.
Mekeng kemudian mengungkit anggaran untuk sekolah kedinasan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022, yakni Pasal 80 Ayat 2.
Dalam aturan itu, dinyatakan bahwa anggaran pendidikan kedinasan tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN, tetapi menggunakan anggaran yang telah dialokasikan oleh APBN lewat kementerian atau lembaga terkait.
Mekeng mengingatkan, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif.
Sebab, kata dia, bisa menjadi bencana jika pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata, tidak berkualitas, dan tidak adil.
Mekeng juga mengingatkan bahwa banyak anak-anak bangsa, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, yang masih mengalami kesenjangan akses terhadap pendidikan yang layak.
Di sisi lain, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga belum tuntas, di mana masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah.
Baca Juga: Sri Mulyani Bagikan Momen Lembur untuk Seleksi Wakil Ketua DK LPS 2025-2030
Lalu, guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.
"Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas," ujar Mekeng.
Menkeu Sri Mulyani pun merespons cecaran Mekeng tersebut. Sri Mulyani mengaku tersentuh dengan pemaparan Mekeng mengenai banyak sekolah yang masih rusak di daerah.
Sri Mulyani pun membawa-bawa pesan Presiden Prabowo kepada dirinya ketika baru ditunjuk menjadi Menkeu pada Oktober 2024 lalu.
"Sangat menyentuh, saya rasa kalau kita bicara kebutuhan dan terutama kualitas dari pendidikan, tadi berbagai kerusakan atau situasi kondisi dari sekolah-sekolah yang masih sangat tidak memadai, itu juga jadi concern Bapak Presiden," kata Sri Mulyani.
"Jadi, waktu saya pertama kali jadi Menteri Keuangan di bawah Bapak Prabowo, pertanyaan beliau, 'berapa anggaran untuk rehabilitasi sekolah?' Dan saya sampaikan kepada beliau, 'ada yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah, ada yang melalui PUPR, ada yang dari Kementerian Agama langsung'," tambah dia.
Baca Juga: Ramai Kabar Sri Mulyani Mundur, Gerindra: Presiden Belum Ada Rencana Reshuffle
Sri Mulyani mengungkapkan, Prabowo menginstruksikan agar dana rehabilitasi sekolah dipusatkan saja supaya progres dari perbaikan sekolah bisa dilihat secara langsung.
Dia pun menegaskan bahwa anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk ke dalam anggaran pendidikan.
"Mengenai anggaran pendidikan secara total, saya ingin sampaikan seperti yang tadi Bapak sampaikan, seperti dalam PP 48/2008, anggaran pendidikan kedinasan tidak termasuk ke dalam anggaran pendidikan. Jadi, 700 tadi itu, tidak termasuk anggaran kedinasan," imbuh Sri Mulyani.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Cecar Sri Mulyani untuk Potong Anggaran Sekolah Kedinasan yang Sangat Besar", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/19293091/dpr-cecar-sri-mulyani-untuk-potong-anggaran-sekolah-kedinasan-yang-sangat?page=all#page2.
Selanjutnya: OJK Resmi Menunda Ketentuan dalam SEOJK Asuransi Kesehatan, Ini Kata Pengamat
Menarik Dibaca: Promo Boombastrip 7.7 Trip.com Beri Diskon hingga Rp 1 juta untuk Tiket Pesawat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
