Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Aktivis Hatta Taliwang diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus dugaan makar dengan tersangka Rachmawati Soekarnoputri, Selasa (20/12).
Saat memenuhi panggilan polisi, Hatta menduga ia akan ditanya soal pertemuan di Universitas Bung Karno pada 20 November 2016 yang dihadiri ratusan orang itu.
"Kesimpulannya, enggak ada soal makar, itu hanya untuk menyampaikan aspirasi kita ke DPR dan MPR tentang kembali ke UUD 45 sama dua saja, kesimpulan adalah meminta agar Ahok ditahan. Itu saja," kata Hatta di Mapolda Metro Jaya, Selasa.
Hatta mengatakan, selain Kivlan Zen, semua tokoh yang jadi tersangka kasus dugaan makar hadir dalam pertemuan itu.
Dalam pertemuan itu, para tokoh bertukar pikiran tentang kondisi bangsa dan arahnya ke depan.
"Masing-masing bebas kan menyampaikan aspirasi, tetapi kesimpulannya enggak ada soal mau turunkan rezim, mau makar, enggak ada kesimpulan seperti itu," ujar Hatta.
Hatta sendiri menjadi tersangka atas kasus UU ITE karena mem-posting hasutan yang diduga menimbulkan permusuhan terkait suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) pada akun Facebook miliknya.
Ia ditangkap Polda Metro Jaya di Rusun Bendungan Hilir, Kamis (8/12).
Polisi membebaskan Hatta setelah penangguhan penahanannya dikabulkan. "Saya tahanan luar, dua kali seminggu tiap Senin dan Kamis lapor," kata Hatta.
Para tersangka
Dari 11 orang yang ditangkap pada 2 Desember 2016, tujuh di antaranya disangka melakukan upaya makar.
Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri. Mereka dijerat dengan Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.
Dua lainnya, yaitu Jamran dan Rizal Khobar, diduga menyebarluaskan ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).
Keduanya disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 55 ayat 2 KUHP.
Lalu, Sri Bintang Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan masyarakat melalui media sosial.
Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP.
Sementara itu, musikus Ahmad Dhani dalam penangkapan itu ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo.
Dhani dijerat dengan pasal penghinaan terhadap penguasa, yakni Pasal 207 KUHP. (Nibras Nada Nailufar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
